Redelong| Lintasgayo.com – Pasca dilakukannya mutasi jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, Ramung Institut mengeluhkan sulitnya mengakses data nama nama pejabat yang dimutasi sulit di Akses.
Waladan Yoga, Koordinator Ramung Institut menerangkan kepada media ini, terkait sulitnya akses data publik terkait dengan mutasi di Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan kemarin (10/06/19).
“Kita coba lakukan akses secara sederhana, meminta data dalam bentuk Pdf (soft copy) atau sekedar browsing di internet data nama nama pejabat yang dimutasi hari ini (kemarin, red), tapi belum juga dapat diakses” Kata Waladan.
Ramung Institut juga menjelaskan, data mutasi adalah publik dan data serta merta yang harus setiap saat dibuka dan dapat diakses publik baik diminta atau tidak diminta.
“Jika kita memahaminya dengan baik, data mutasi bukanlah data rahasia, harusnya sesaat setelah pelantikan selesai data itu dapat diakses dengan mudah baik diminta atau tidak diminta karena sifat datanya adalah data publik dan serta merta” Terang Waladan.
Menurutnya, Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, setelah mutasi selesai dilakukan, pengumuman data data tersebut haruslah mudah dijangkau publik, misalnya menempelkan pengumuman secara online yang mudah diakses.
“Dalam era digital seperti saat ini, harusnya ini tidak perlu terjadi. Hal yang paling mudah dilakukan pemda Bener Meriah adalah dengan menempelkan pengumuman secara online, kemudian publik mudah mendownload atau membagikan data data publik” Kata Waladan.
Ramung Institut menilai apa yang terjadi di Bener Meriah adalah kemunduran dalam keterbukaan informasi publik.
“Dengan kejadian ini terjadi kemunduran dalam mengakses data publik di Kabupaten Bener Meriah, bukan maksud membandingkan, dibeberapa Kabupaten/Kota di Aceh, seketika setelah proses mutasi selesai dilakukan publik dengan mudah dapat melihat data data nama pejabat yang dimutasi/dirotasi secara lengkap” Sebut Waladan.
Publik tidak dapat berperan secara aktif, karena tidak dibekali data yang baik.
“Dalam menata pemerintahan yang baik, peran publik sangatlah penting, bagaimana publik Bener Meriah dapat berperan dalam memberi masukan dan kritikan jika tidak dibekali data yang baik, dengan data mutasi, publik Bener Meriah bisa melihat dan mengenali siapa saja pejabat yang dimutasi dan dapat memberi saran dan kritikan yang sifatnya membangun” Kata Waladan.
Bupati Bener Meriah diminta dapat memberpaiki dan mengatasi sulitnya mengakses data publik di Kabupaten Bener Meriah.
“Abuya Syarkawi harus meneliti lagi apa sebab data data ini sulit diakses, cukup kali ini kejadian seperti ini terjadi”, Tutup Waladan Yoga. (Ihfa/ Red)
