Redelong| Lintasgayo.com – Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah melalui Komisi A memanggil Kepala Dinas terkait Refocusing anggaran yang ia nilai amburadul.
“Refocusing yang dilakukan oleh Pemkab disinyalir banyak menyalahi aturan yang telah di tetapkan oleh Kementerian keuangan. Contohnya seperti yang kami sampaikan kemarin, Pemotongan anggaran paskibraka untul keperluan Tes CPNS. Ini kan bertentangan dengan aturan refocusing itu sendiri”. kata Riga Jum’at (27/08/21).
Lebih lanjut Riga menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 tentang upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
“Dalam aturan tersebut di jelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando kelurahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik”. Katanya
Oleh sebab itu kata Riga, Komisi A DPRK harus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang melakulan pengawasan terhadap kinerje eksekutive.
“Komisi A harus memanggil Kepala SKPK untuk dimintai keterangan apa dan kemana saja refocusing anggaran yang sudah dilakukan eksekutif,” tambahnya.
“Kami menduga hampir semua anggaran yang direfocusing sama kasusnya dengan anggaran paskibraka yaitu di refocusing tidak sesuai peruntukannya dengan aturan PMK Nomor 17 tahun 2021” tutupnya. (Ihfa)
Comments are closed.