by

Pemerintah menjadi pembatas kemerdekaan di Tanoh Gayo

Takengon| Lintasgayo-Masalah air bersih menjadi hal krusial di Kabupaten Aceh Tengah. Beberapa desa yang berada di wilayah tengah nya Aceh itu menjadi salah satu potret betapa warga belum merdeka dari kebutuhan air saat ini.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke – 78, mahasiswa universitas gajah putih Aceh Tengah, afdhalal gifari melihat Kegiatan karnaval kemerdekaan di Aceh Tengah ialah salah satu bukti betapa bahagianya masyarakat Indonesia dengan kata kemerdekaan.

“acara ini merupakan kegiatan yang di laksanakan setiap memperingati hari lahirnya Bangsa ini, yang melibatkan siswa siswi sampai dengan tenaga pendidik yang melakukan kegiatan pendidikan di dataran tinggi berhawa sejuk, Tanoh Gayo tercinta.

” Hari ini pihaknya meminta agar PJ Bupati segera evaluasi tubuh dari pada PDAM sekaligus memberikan masukan positif kepada pihak Pengelola dan manajemen perusahaan PDAM Aceh Tengah agar tidak lagi menimbulkan permasalahan – permasalahan yang akan menjadi lemahnya kenerja pada akhirnya berdampak kepada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM.

Menurut aktivis muda ini kemerdekaan yang Indonesia nikmati saat ini belum sepenuhnya dirasakan seluruh warga negara terutama berkaitan dengan air bersih oleh masyarakat di Takengon Kabupaten Aceh Tengah.

“Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, masyarakat masih belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Terutama kemerdekaan untuk mendapatkan air bersih, terutama yang terjadi di Tanoh Gayo,” imbuhnya. Padahal menurut Afdhal air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat.

“Untuk mendapatkan air bersih masyarakat harus membeli air bersih dengan harga Rp 50 sampai 60 ribu / tangki”, ujar Afdhal Ia berharap di hari kemerdekaan ini bisa membuka mata pemerintah untuk segera mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut.

“Arti merdeka yang sesungguhnya ialah dimana setiap masyarakat dibelahan bumi manapun dapat merasakan dan mendapatkan hak-haknya jangan sampai perusahaan plat merah itu merusak arti kemerdekaan bagi kami masyarakat Aceh Tengah ini, Dan seharusnya pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak tersebut,” lanjut Afdhal.

Dan kalau keluhan ataupun permintaan kali ini tidak di tanggapi maka di pastikan ini salah satu catatan buruk sepanjang sejarah pj bupati yang pernah ada di Aceh Tengah, dan kami akan menghimpun para masyarakat yang terdampak untuk menduduki pendopo Aceh Tengah.tutup Afdhal.(LG10)

Comments

comments