Meulaboh | Lintasgayo.com – Salah seorang perserta seleksi calon Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggugat mantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Kuasa Hukum penggugat, Erlizar Rusli mengatakan, kliennya atas nama Miswar menggugat mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal dan Menteri ESDM ke PTUN Jakarta karena menduga adanya pelanggaran prosedur dalam seleksi Kepala BPMA.
“Klien kami Mizwar menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia untuk menguji legalitas seleksi yang dilakukan Safrizal melalui Pansel BPMA. Gugatan telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan register perkara No.62/G/2025/PTUN/JKT,” kata Erlizar, Kamis (27/02/2025).
Dikatakan Erlizar, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan negara kekuasaan di mana keputusan diambil berdasarkan pada kehendak penguasa semata.
“Mantan Pj Gubernur Aceh telah bertindak di luar kewenangannya dengan menggelar seleksi Kepala BPMA. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015, seleksi calon Kepala BPMA merupakan kewenangan Gubernur Aceh yang dipilih melalui proses demokratis,” katanya.
Menurut Erlizar, Pj Gubernur hanya bersifat sementara dan tidak memiliki kewenangan penuh seperti gubernur definitif. Karena itu, keputusan yang Safrizal terkait seleksi Kepala BPMA patut dipertanyakan legalitasnya.
“Kami juga menduga SK Menteri terkait Kepala BPMA ini keluar melalui lobi-lobi politik dengan ‘invisible hand’ yang dilakukan oleh kelompok tertentu, baik dari partai politik maupun organisasi tertentu,” ujar Erlizar.
Erlizar juga mempertanyakan urgensi seleksi tersebut, mengingat Kepala BPMA saat ini Teuku Muhammad Faisal masih memiliki sisa masa jabatan satu tahun setelah diperpanjang oleh Menteri ESDM hingga 25 November 2025.
“Kalau masa jabatannya masih berlaku, mengapa tiba-tiba dilakukan seleksi? Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kepentingan di balik keputusan tersebut, karena pada dasarnya tidak perlu dilakukan seleksi oleh Pj Gubernur karena tidak ada yang mendesak,” ujarnya.
Erlizar menyebutkan bahwa kasus tersebut bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu, tetapi lebih kepada pengujian apakah pemerintah benar-benar menjalankan prinsip negara hukum atau justru terjebak dalam praktik negara kekuasaan.
“Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam pengambilan keputusan, sementara negara kekuasaan lebih mengutamakan kehendak penguasa. Jika tindakan pemerintah tidak berlandaskan hukum, maka hak-hak warga negara bisa terancam,” jelas Erlizar.
Berdasarkan prinsip negara hukum, Erlizar menegaskan bahwa pihaknya akan menguji keabsahan seleksi dan keputusan Menteri ESDM di PTUN Jakarta.
“Kami membawa kasus ini ke jalur litigasi untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak ada intervensi politik yang merusak proses seleksi Kepala BPMA,” jelasnya. (Mhd/Ril)
