Redelong | Lintasgayo.com – Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) kembali melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dewan yang diduga dilakukan oleh SM, Anggota DPRK Bener Meriah dari partai PKS.
Laporan ini merupakan laporan kedua setelah sempat dihentikan oleh badan kehormatan dewan karena dianggap tidak cukup alat bukti.
“Kita minta Badan Kehormatan untuk menyediakan layar infokus atau proyektor untuk kita buktikan bahwa video asusila ini benar-benar ada,” kata Heru Ramadhan kepada lintasgayo.com Senin, (15/04/2025).
Koordinator Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) Sadikin arisko juga meminta Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan barang bukti ini agar tidak tersebar dan bisa menjeratnya kemudian hari.
Sebab, kata sadikin, menurut pengakuan masyarakat Aceh tengah bener meriah sudah banyak melihat video tersebut termasuk beberapa anggota DPRK Bener Meriah.
“Kita sudah menyerahkan bukti tangkapan layar video asusila (vcs) berupa prin out, dalam tangkapan layar tersebut juga tampak tanggal vcs tersebut di lakukan, selanjutnya kami menunggu panggilan dari Badan Kehormatan Dewan , disana kita akan serahkan bukti video lengkapnya ” tegas sadikin
Senada, Heru juga meminta badan kehormatan serius memeriksa kasus ini sehingga membuat terang benderang persoalan ini.
“jika memang yang bersangkutan bersalah maka harus diberi sanksi yang tegas. Jika tidak nama baiknya harus dipulihkan. Ini menyangkut kehormatan Lembaga Dewan dan citra Bener Meriah,” terangnya.
Ia juga meminta Badan Kehormatan untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diembannya. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah Masyarakat Bener Meriah.
“Mari kita jaga Marwah bener meriah Bersama-sama. Kalian Badan Kehormatan yang harus terdepan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, berita video VCs dua sejoli tanpa busana diduga oknum anggota DPRK Bener Meriah viral dan terlanjur menjadi konsumsi masyarakat.
Kepada awak media SM mengakui ia adalah pemeran pria dalam rekaman tangkapan layar berdurasi 28 detik itu.
“Benar yang ada di dalam video tersebut adalah saya, dan saya khilaf. Baru kali ini saya berkenalan dengan wanita lokal, karena saya sebelumnya tinggal di jakarta sebelum saya terpilih menjadi anggota DPRK bener meriah,” Ucapnya sebagaimana dilansir suaraaktivis.com pada Jum’at (07/03/ 2025).
Kasus ini juga telah bergulir ke meja Badan Kehormatan DPRK Bener Meriah. Ketua Badan Kehormatan Tengku Husnul Ilmi juga mengaku telah memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi pada Rabu (12/03/2025).
“Yang bersangkutan sudah kita panggil, untuk dilakukan klarfikasi, namun tidak etis saya sampaikan materi pemeriksaan kepada media, mohon ditunggu hasilnya,” katanya.
Terkait sanksi, ia mengatakan ada tiga macam sanksi etik yang akan diberikan kepada siapapun anggota dewan yang melanggar etik di DPRK, Ketua DPC PKB Bener Meriah ini menjawab tergantung hasil pemeriksaan.
“Jika terbukti melanggar, sanksi tersebut meliputi sanksi ringan, sedang dan berat,” ujarnya.
Puluhan mahasiswa dan Masyarakat yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Gayo menggelar unjuk rasa dan resmi melaporkan dugaan pelanggaran Etik ini kepada Badan Kehormatan Dewan DPRK Bener Meriah. Laporan ini langsung diterima oleh Guntur Alamsyah, Wakil Ketua DPRK Bener Meriah pada Senin, (24/03/2025).
Tgk. Husnul kepada pengunjuk rasa berjanji bekerja transparan sesuai amanah yang diembannya sebagai ketua Badan Kehormatan di DPRK Bener Meriah. Ia juga menyerahkan copian Kode etik anggota DPRK yang diminta demonstran untuk dipelajari.
“Kita transparan dalam melakukan proses dari laporan ini,” kata Ketua DPC PKB Bener Meriah ini.
Badan Kehormatan DPRK Bener Meriah juga dikabarkan telah memulai penyelidikan atas laporan Masyarakat tentang dugaan skandal video amoral VCs (Video Call Sex) yang diduga dilakukan oknum anggota DPRK Bener Meriah dari PKS ini.
“Benar bang, kami telah dipanggil untuk diperiksa di Badan Kehormatan DPRK Bener Meriah,” kata salah seorang pelapor, Heru Ramadhan, saat dikonfirmasi lintasgayo.com, Selasa (25/03/2025).
Kepada anggota Badan Kehormatan, Heru mengaku telah memberikan keterangan yang diminta terhadap laporan pelanggaran kode etik oknum anggota DPRK Bener Meriah dari PKS itu.
“Kami telah memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan sesuai dengan data yang kami punya,” kata Heru. (LG07)
