DPRK Aceh Tengah Dukung Somasi Penggantian Panitia PBJ

Takengon | Lintas Gayo – Berselang beberapa hari setelah terbitnya somasi sebanyak 71  pelaksana Jasa Konstruksi-Konsultan Kabupaten Aceh Tengah, 25 September 2012 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat memberikan respon pro somasi penggantian Muhammad Ikhsan Siregar dalam Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan surat nomor 027/307/DPRK tanggal 5 Oktober 2012, yang ditunjukkan juru bicara para pelaksana jasa konstruksi-konsultan, Ir. Hasani, Sabtu 13 Oktober 2012, tiga orang pimpinan DPRK Aceh Tengah, Zulkarnain selaku Ketua serta masing-masing sebagai Wakil Ketua, M. Nazar dan Taqwa menandatangani surat Permohonan Diganti Muhammad Ikhsan Siregar, SH sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Di paragraf kedua surat tersebut dituliskan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sangat mendukung penggantian Sdr. Muhammad Ikhsan Siregar, SH dari Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

“Kami mengharapkan kepada saudara Bupati untuk dapat mengevaluasi kinerja yang bersangkutan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” demikian penekanan pimpinan DPRK dalam surat itu dibacakan Hasani.

Hasani ; Ini Upaya Akademis

Mendapat dukungan dari DPRK Aceh Tengah, para pelaksana Jasa Konstruksi-Konsultan melalui jurubicaranya, Ir. Hasani mengaku sangat gembira karena prosesnya sudah berjalan.

“Suara DPRK adalah referensi resmi suara rakyat, dan kami berharap ini segera dituntaskan oleh Penjabat Bupati Aceh Tengah,” kata Hasani.

Pihaknya mengangkat hal sederhana saja dalam somasi tersebut, yakni beban biaya pengambilan dokumen. Mereka juga meminta Pemkab Aceh Tengah menghargai cara mereka dalam berupaya memperbaiki keadaan kearah yang lebih baik.

“Sebenarnya rencana somasi ini sudah rampung sejak April 2012 lalu, namun karena pertimbangan situasi politik sedang memanas, kami menundanya untuk beberapa bulan hingga keadaan betul-betul tepat. Kami juga mengajukan somasi saat tidak adanya pelelangan. Kami kira upaya kami sangat akademis, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat luas dan kami kira kedepanpun tidak perlu menempuh aksi dalam bentuk lain. Kami percaya Pemkab akan sangat bijak menanggapi somasi kami,” papar Hasani. Dia berharap agar pihak berkompeten mencermati substansinya, apakah ril atau mengada-ada.

Pihaknya juga mengaku tidak berniat untuk mempidanakan Muhammad Ikhsan Siregar walau dalam penilaian mereka ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Hingga berita ini diterbitkan, Lintas Gayo belum berhasil mengkonfirmasi Muhammad Ikhsan Siregar untuk ditanya tanggapannya terkait somasi tersebut.

Somasi para pelaksana Jasa Konstruksi-Konsultan itu turut dibubuhi cap/stempel notaris Cendri Nafis Mariestha, SH dan mendapat dukungan dari Kadin Kabupaten Aceh Tengah, tokoh masyarakat/pemerhati jasa konstruksi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon, Pengurus Cabang 0108 Ormas Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Aceh Tengah dan LSM Gayo Perkasa Aceh Tengah. (Tim)