Redelong | Lintasgayo.com| Koordinator demo tenaga non PNS Bener Meriah, meminta Bupati Ahmadi untuk jujur dalam melakukan seleksi (tes). Siapa yang benar benar honor dan sudah cukup lama, serta memiliki keahlian, itu yang lebih diutamakan.
“Kemaren waktu demo, kesempatan kami untuk berbicara sangat sedikit,” sebut Idawati koordinator demo, menjawab pertanyaan media ini, Selasa (2/1/2018) usai pihaknya melakukan demo.
“Saat pertemuan itu, belum habis penjelasan yang kami sampaikan, sudah dipotong pimpinan sidang (Darwin) kemudian dilanjutkan oleh Bupati Ahmadi, sehingga banyak persoalan yang ingin kami sampaikan terputuskan,” sebutnya.
“Kami meminta agar bupati mencabut surat edaranya, dan membuat surat baru sesuai dengan keputusan pertemuan pada saat kami demo. Namun permintaan itu tidak dipenuhi. Bagaimana tehnis seleksi, dan yang mana lebih diprioritaskan itu juga masih belum jelas,’ kata Idawati.
Kalau nanti, sebut Idawati, dalam seleksi tenaga honor yang dibutuhkan 2.000, sementara yang lulus, 1.000 orang, ini bagaimana? “ Yang 1.000 orang lagi, bupati harus mengarahkan kepada tim seleksi untuk mengutamakan mereka yang benar honor, lebih tua, dan masa honornya sudah cukup lama,” jelas Ida.
“Dalam seleksi ini juga jangan ada permaian, artinya jujur, terbuka, transparan dan tidak ada pihak yang dikorbankan. Bila semuanya dilakukan dengan terbuka dan jujur, insha Allah tidak ada pihak yang terluka dikorbankan,” jelasnya.
Soal kenaikan gaji yang disampaikan bupati, ketika nanti mereka sudah lulus tes, sebaiknya disamaratakan, untuk guru misalnya, Rp 500 ribu. Namun itu semuanya tergantung kepada kebijakan bupati.
Menurut Idawati, terhitung 31 Desember 2017 pihaknya sudah diberhentikan, sesuai dengan surat edaran bupati. Namun bupati mengakui, surat edaran yang beredar di medsos, bukanlah surat yang ditanda tanganinya. Selian itu ada kata kata bupati yang pernah disebutnya, dengan kata dikandangkan, itu tidak etis bila diucapkan oleh seorang pimpinan.
Idawati mengakui dia mendapat tekanan menjelang dilakukan demo. “Saya membela hak saya, saya membela teman teman, membela mereka yang tidak mampu bersuara. Biarlah kalau saya jadi korban tidak mengapa, asalkan suara teman-teman tersampaikan,” sebut Srikandi demo ini.
“Kami menerima hasil pertemuan kemaren, namun kami minta untuk jujur, transparan, tidak ada pilih kasih, dalam penilaian seleksi. Kita lihat nanti bagaimana proses seleksi ini, dimana bupati menjanjikan sebelum Maret SK sudah ditanda tanganinya,” sebut Idawati, sambil berharap semua persoalan ini diselesaikan dengan bijaksana. (LG 007)
berita terkait : Honor BM
