Redelong | Lintas Gayo – Sekertariat Nasional Forum Indonesia Untuk Tranfaransi Anggaran (Seknas Fitra) Gelar Uji keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bener Meriah.
Selain di Kabupaten Bener Meriah, program ini juga dilakukan di Kabupaten Simelue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Banda Aceh. Penelitian ini didukung dan didanai oleh Program Kinerja USAID
Idrus Saputra, Asessor Bener Meriah untuk penelitian ini mengatakan, uji keterbukaan Informasi Publik yang salah satunya adalah Study Local Bugdet Index atau biasa di sebut LBI ini bertujuan untuk mengukur tingkat Demokrasi pengelolaan anggaran daerah berdasarkan empat dimensi Good Governance yaitu tranfaransi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan gender.
Idrus mengatakan, berdasarkan hasil study LBI yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan 2010 menunjukan bahwa pengembangan demokratisasi pengelolaan anggaran belum terlalu signifikan. Partisipasi dan kesetaraan gender adalah dua dimensi yang cukup memprihatinkan dan tata kelola anggaran daerah selama bertahun-tahun berturut-turut.
Hal yang sama juga terjadi pada tahap pembahasan dan pertanggungjawaban anggaran. kedua tahapan tersebut menjadi tahapan yang paling buruk hampir disetiap daerah yang diteliti. Skor yang dimiliki oleh rata-rata daerah juga belum mendekati skor ideal pengelolaan anggaran yang demokratis.
“Instrumen dalam penelitian yang dilakukan oleh Seknas Fitra di Kabupaten Bener Meriah diadopsi dari instrumen LBI yang sebelumnya dilakukan Seknas Fitra ditahun 2009 dan 2010 di 42 kabupaten kota” ujar Idrus.
Meski demikian kata Idrus, ada beberapa pengembangan yang difokuskan padang pengelolaan dana BOS disektor pendidikan dan program kesehatan ibu dan anak disektor kesehatan” Dalam pengukuran aksesbilitas dokumen anggaran, study ini mengacu pada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak 2010” jelas Idrus, yang juga adalah Koordinator II LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-KO).
Lebih rinci Idrus mengatakan, yang dimaksud dengan transfaransi adalah tingkat keterbukaan dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran secara sistematis, serta melembagakan pejabat khusus untuk keterbukaan informasi, kecukupan informasi dokumen anggaran, kelembagaan pelayanan informasi publik dan keterbukaan proses.
Sementara partisipasi adalah tingkat ketersedian wahana partisipasi, keterlibatan dan akomodasi usulan warga dalam mengambil keputusan pada setiap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban pemerintah darah atas anggaran yang telah dikelola serta ketepatan waktu menetapkan dokumen pada setiap tahapan pengelolaan anggaran, seperti mekanisme pengadaan barang dan jasa, opini hasil audit BPK dan tingkat potensi penyimpangan anggaran.
Dan terakhir Kesetaraan, merupakan tingkat sejauhmana pemerintah daerah menjamin dan melibatkan kelompok perempuan dan difabel dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, yaitu ketersediaan wahana partisipasi, kelembagaan gender dan jaminan regulasi.
“Dalam kegiatan ini kita juga membuat Grup Focus Discussion (FGD) untuk mendapatkan konsensus bersama, dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke Pemda Bener Meriah dengan mengundang LSM yang ada di Bener Meriah dan pejabat di tujuh SKPD di Bener Meriah” jelas Idrus lagi.
LSM yang diundang adalah, Redelong Institute, LSM Galaksi, LSM Peran, Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD), LSM Lira, organisasi profesi seperti, Persatuan Wartawan Bener Meriah dan Komnas WI, sementara tujuh SKPD dari Pemda Bener Meriah adalah DPKKD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPPKBPA, Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah dan BMCK kabupaten Bener Meriah.
“Dalam waktu dekat ini, Seknas Fitra akan mempublikasikan hasil penelitian, yang nantinya akan menjadi referensi dan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan dan demokratisasi pengelolaan anggaran anggaran daerah”pungkas Idrus Saputra. (Win Gondank/03)
