by

Pembangunan PLTA Peusangan Jangan Picu Konflik Sosial

Jalan di Kampung Remesen Silihnara ini dialihkan. Konon dilokasi tersebut akan dibuat terowongan. (Foto : Doc LG)

.

Takengon | Lintas Gayo – Sejumlah persoalan sosial dan hukum atas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan mulai mencuat kepermukaan. Seperti diungkap Gecik (Kepala Kampung-red) Remesen, Abu Bakar kepada Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Pembangunan PLTA Peusangan (FKP3) dan sejumlah wartawan, Kamis (19/1/2012) di Remesen Kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah.

“Sejak dimulainya proses pembangunan PLTA Peusangan ini kerap terjadi saling tidak enak hati antar warga yang bekerja sebagai buruh dalam proyek mereka,” kata Abu Bakar didampingi sejumlah warga Remesen lainnya.

Contoh kasusnya, lanjut Gecik ini kerap terjadi gonta-ganti kepercayaan dari pihak kontraktor terhadap sejumlah buruh dan status pengawas.

“Hari ini si polan yang jadi pengawas, tiba-tiba tanpa keterangan dan alasan jelas esoknya sudah berubah kepada yang lain. Hal ini tentu membuat resah para pekerja tersebut dan seakan-akan mereka sedang di adu domba oleh mereka,” sesal Abu Bakar. Dia mengaku tidak tau apa tujuan kebijakan salah satu kontraktor PLTA Peusangan tersebut.

Gecik Remesen Kecamatan Silihnara, Abu Bakar. (Foto : Jurlis)

Selain persoalan berbau adu domba tersebut, Gecik Remesen ini juga menilai pihak kontraktor pembangunan PLTA Peusangan tersebut kurang memahami nilai adat istiadat yang berlaku di Tanoh Gayo ini.

“Mereka tidak mengucapkan Assalamu’alaikum sebagaimana mestinya kepada kita disini,” ujar Abu Bakar yang mengaku bersama sejumlah Gecik di Kecamatan Silihnara sempat membuat surat pengaduan atau keberatan atas tindak-tanduk pihak pekerja luar yang tinggal di base camp pekerja dikawasan tersebut.

Ditempat yang sama, salah seorang tokoh Pembela Tanah Air (PETA) Kabupaten Aceh Tengah, Muhammad Jami juga menyampaikan penilaiannya terhadap para kontraktor pembangunan PLTA Peusangan tersebut. “Mereka terkesan tertutup dan tidak berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat,” ujar Muhammad Jami.

Dengan nada keras dia mengingatkan, jangan gara-gara pembangunan PLTA Peusangan terjadi perpecahan atau konflik diantara masyarakat. “Enti jejisen kin urang Gayo,” timpalnya lagi dalam bahasa Gayo yang berarti “Jangan anggap enteng keberadaan urang Gayo”.

Penilaian pengurus Peta ini, peluang kerja dan peran bagi penduduk setempat samasekali memang tidak diciptakan oleh pihak kontraktor pembangunan PLTA Peusangan tersebut.

Menanggapi sejumlah persoalan yang diungkap elemen masyarakat tersebut, Sekjen FKP3, Zulfan Diara Gayo menyatakan sejak awal sudah risau akan terjadinya sejumlah persoalan sosial dan hukum akibat pembangunan PLTA Peusangan tersebut.

Dan karenanya, dia bersama sejumlah elemen sipil di Tanoh Gayo Raya beberapa waktu lalu menggelar pertemuan dan menyepakati membentuk sebuah forum komunikasi yang bertujuan mengangkat harkat martabat Urang Gayo dalam kaitannya dengan proyek tenaga listrik tersebut.

“Jika harkat dan martabat Urang Gayo tidak terangkat atau hanya menjadi penonton, lebih baik dihentikan saja proyek tersebut,” seru Zulfan Diara Gayo.

Dia menyarankan sebelum dilakukan proses pembangunan lebih jauh sebaiknya diadakan perundingan dengan masyrakat Gayo. “Sebelum dilanjutkan, harus ada kesepakatan-kesepakatan antara mereka dengan kita masyarakat Gayo,” tegas Zulfan Diara Gayo.

Sementara informasi lain yang diterima Lintas Gayo, sepanjang Kamis (19/1/2012), telah terjadi 2 insiden yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan proses pembangunan PLTA Peusangan tersebut.

Salah seorang warga, Remesen berinisial SM dikabarkan nyaris berurusan dengan pihak berwajib karena hampir merusakkan salah satu kenderaan pihak kontraktor PLTA Peusangan yang melintas di kawasan tersebut, Kamis (19/1/2012) menjelang siang.

Disaat bersamaan, juga dikabarkan terjadi adu jotos antara seorang warga Kecamatan Silih Nara bernama Iskandar Roby dengan salah satu perangkat kampung Arul Kumer Barat kecamatan Silih Nara.

Pemicu insiden tersebut menurut Iskandar Roby, tanah miliknya di kawasan Sikiren seluas sekitar 2,5 hektar tiba-tiba telah berstatus milik PLTA dan uang ganti ruginya diterima oleh orang lain.

“Atas kasus ini, sejak pukul 15.00 Wib tadi hingga malam ini saya harus berada di Polsek Silihnara ini,” kata Iskandar Roby melalui sambungan telepon sekitar pukul 22.00 Wib malam ini.

Hingga berita ini diterbitkan, Lintas Gayo belum berhasil mengkonfirmasi pihak berwajib dan pihak kontraktor PLTA Peusangan.

(Tim LG)
.

Comments

comments