Lintas Gayo | Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) di Indonesia ditengarai menyimpan banyak masalah, seperti merajalalelanya politik uang (money politics), mandeknya penegakan hukum dan kode etik, meluasnya obyek perselisihan hasil, borosnya anggaran penyelenggaraan, tersendatnya perencanaan-perencanaan, dan rendahnya partisipasi pemilih.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, ada tiga sumber masalah dalam penyelenggaraan Pemilu Kada. Pertama, dari peserta pemilu, yaitu masalah birokrasi dan pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), adanya politik uang (money politics), dan intimidasi.
Kedua, dari penyelenggara yang tidak memutahirkan data pemilih dan tidak profesional dalam penghitungan suara. Ketiga, dari pengawas yang tidak punya kemampuan serta tidak berkerja seperti yang disyaratkan undang-undang.
“Mahalnya biaya Pemilu Kada juga menjadi kendala tersendiri,” ujar Titi saat menyampaikan materi menyangkut “Pemilu Kada Demokratis dan Menekan Pelanggaran” pada Dialog Kenegaraan “Pilkada Zonder Curang?” di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012)
Selanjutnya, prihal pelanggaran Pemilu Kada, Titi melihat adanya persepsi yang berbeda antara pengawas, kepolisian, dan kejaksaan. Dimana, pengawas melihatnya dari aspek demokrasi dan kepemiluan. Sebaliknya, polisi dan jaksa lebih pada stabilitas dan menilai suatu pelanggaran sebagai kejahatan biasa.
“Dari itu munculah istilah air mata dan mata air,”pungkas Titi (al-Gayoni)
