Takengon-ORBIT : Dalam aturan dan tata tertib disebutkan, bagi anggota dewan yang tidak menghadiri sidang beberapa kali, Badan Kehormatan (BK) berhak untuk mengusulkan direcall melalui partai bersangkutan. Namun nyatanya, jangankan merecall Umar, memberi teguran pun tidak dilakukan BK DPRK Aceh Tengah. Entah apa alasan BK tersebut sehingga enggan memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya yang mangkir dari tugas dan tanggung jawab.
Ketua BK DPRK Aceh Tengah, Samarnawan mengatakan, masalah Umar sedang ditangani Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP Provinsi Aceh. Untuk itu BK hanya mencoba melakukan pendekataan kekeluargaan saja. Bahkan Umar pun telah dipanggil ke Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
“Kita hanya mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan,” ucap Samarnawan.
Sumber lain diperoleh Harian Orbit, Selasa (1/5) di gedung dewan menyebutkan, belakangan ini anggota dewan di Aceh Tengah terlihat saling menyimpan ‘aroma busuk’ yang terendus ke masyarakat. Di antara masing-masing anggota DPRK sepertinya setali tiga uang alias saling berhubungan dan saling menutupi borok wakil rakyat itu sendiri.
Pantauan di DPRK Aceh Tengah, hingga tiga bulan lebih ini Umar SH belum menampakkan batang hidungnya. Belakangan Umar tidak pernah mengiukuti sidang-sidang wakil rakyat Takengon itu.
Pertanyaan tentang Umar sejauh ini kerap sekali dipertanyakan oleh masyarakat luas. Sebagai anggota DPRK seharusnya Umar hadir dalam sidang-sidang, karena hal itu sudah menjadi kewajibanya.
Karena Umar dipilih rakyat bukan meninggalkan tugas. “Dirinya harus hadir dalam setiap sidang, dia di gaji dengan uang rakyat,” sebut Aman Fitri, salah seorang warga Takengon.
Isu yang menyeruak, mangkirnya Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dari tugas disebabkan terlibat banyak masalah. Baik dengan para kader dan para pengusaha di daerah berpenghasilan kopi tersebut.
Salah seorang anggota DPRK yang namanya enggan ditulis mengatakan, Umar ‘hijrah’ dari tugas karena membawa nilai uang dari beberapa rekanan hampir mencapai satu milliar rupiah. Saat ini Umar tengah berjuang di Jakarta untuk mendapatkan proyek dari Pusat untuk diberikan kepada pihak rekanan, dimana uang mereka (rekanan-red) sudah terlanjur diambil olehnya.
Anggota dewan itu menambahkan, dirinya mengira tidak gampang mengambil proyek dari pusat, apalagi kalau jalur yang ditempuh melalui ‘mafia-mafia’ proyek yang bergentayangan di Ibu Kota Jakarta.
“Tidak segampang membalikan telapak tangan, untuk memperoleh proyek dari pusat, bisa-bisa uang kita habis proyek tidak dapat,” ungkap anggota dewan tersebut.
Dirinya juga mengira bila benar Umar melakukan hal itu, terlalu nekat mengorbankan jabatanya selaku Ketua Partai PPP di Aceh Tengah. Dan Umar beberapa kali di hubungi, beberapa hari ini dari tiga nomor ponselnya, tidak satupun yang tersambung. Konfirmasi yang dilakukan Harian Orbit kepada Ketua DPD I Provinsi Aceh Faisal Amin, melalui telepon seluler mengatakan, dia pun enggan berkomentar dengan alasan masih di Jakarta. (Harian Orbit)
