by

APBK Aceh Tengah Rp740 Milyar Lebih, Disahkan

Ketua DPRK Aceh Tengah Zulkarnaen menyerahkan berita acara pengesahan APBK kepada Wabup Kharul Asmara.(Lintas Gayo | Humas Pemkab AT)
Ketua DPRK Aceh Tengah Zulkarnaen menyerahkan berita acara pengesahan APBK kepada Wabup Kharul Asmara.(Lintas Gayo | Humas Pemkab AT)

Takengon | Lintas Gayo – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah akhirnya menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran  2013 Rp740.486.105.127,

Ketua DPRK  Aceh Tengah Zulkarnaen,SE mengungkapkan, persetujuan Dewan  tersebut dituangkan dalam  Surat Keputusan DPRK  Aceh Tengah, No.03 Tahun 2013. Persetujuan ini juga diambil dalam Rapat Paripurna DPRK  Aceh Tengah Dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Tiga Fraksi Terhadap RAPBK 2013.

Ketiga Fraksi  ini  (Fraksi Demokrat, Fraksi Bawar Linge dan Fraksi Keramat Mufakat)  sepakat, tentang pentingnya segera merealisasikan apbk  2013, untuk kesinambungan pembangunan dan demi lancarnya roda pemerintahan ditahun 2013.

Tiga fraksi meminta agar pemerintah dapat melaksanakan kegiatan apbk dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu. sedangkan untuk perda yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan.

Seiring dengan  telah disejuinya  APBK 2013 oleh DPRK   setempat, Wabup Khairul Asmara, meminta kepada pimpinan dan  jajaran SKPK untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan program pembangunan yang telah diagendakan.

“Dengan  mematuhi koridor dan prosedur yang telah disyaratkan,  sehingga deviasi dari rencana program masih dapat ditolerir, ungkap kkharul, “ ujar Khairul sambil menambahkan agar SKPK senantiasa menjadikan  visi dan misi pembangunan Aceh Tengah periode  2012-2017, sebagai rujukan  dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Wabup Khairul, yang mengakhiri karier PNS-nya sebagai Sekretaris Daerah Aceh Tengah ini, berharap masyarakat di daerah  penghasil kopi Arabika Gayo terluas tersebut, lebih proaktif dan ambil bagian untuk melihat kebijakan pemerintah daerah dalam lintas sektor pembangunan di segala bidang.

“APBK 2013 yang telah disahkan mesti bisa dikoreksi oleh masyarakat,  agar penyerapannya lebih aspiratif,” pungkas Khairul.

Menurut Khairul anggaran ini digunakan   untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, hak untuk hidup sejahtera dan hak untuk memperoleh kebutuhan dasar lainnya.

“Disamping pemenuhan hak-hak  dasar mansyarakat, prioritas penggunaan APBK 2013 adalah, juga  untuk  melanjutkan kembali pembangunan  5 yang yang telah lalu,” ujar Khairul.(SP/red.04)

Comments

comments