Jakarta | Lintas Gayo : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Wakil Propinsi Aceh baik secara perorangan maupun secara tim telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis pada konsituen di daerah pemilihannya khususnya untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk disampaikan dan diperjuangkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.
Dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD RI Propinsi Aceh yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI ke-13, Selasa (10/5) yang dibacakan Mursyid menyebutkan bahwa ada beberapa aspirasi dan masukan yang berkembang selama pelaksanaan kunjungan kerja di daerah, diantaranya belum selesainya revisi Qanun Aceh prihal Pelaksanaan Pemilukada, calon Independen atau calon perseorangan, Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu, Data Pemilih (Perlu segera dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih), dan perlu dilakukan pengawasan khusus oleh DPD RI prihal pelaksanaan pemilu kada di Aceh.
Selain itu, juga dilaporkan soal kondisi umum Danau Laut Tawar di Aceh. Saat ini, permukaan air Danau Laut Tawar sudah menyusut 1-1,5 meter. Disamping itu, tangkapan air sudah mengecil dan berkurang, serta nelayan memakai jaring vertikal yang berdampak pada menyusutnya populasi ikan Depik (Rasbora tawarensis—ikan endemis danau). Oleh karena itu, perlu dibentuk Badan Otoritas tersendiri untuk melindungi Danau Laut Tawar.
Lebih dari itu, dilaporkan pula soal pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan sebagai PLTA Peusangan I dan II yang belum optimal, pendidikan Tinggi Agama Islam, perkembangan aliran sesat, masalah seputar dana BOS untuk tingkat SMP, tugas ganda guru dan sumber dana pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, juga ditambahkan potensi air terjun Husom di Kreung Kala. (Win Kin Tawar)
