Takengen | Lintas Gayo – Puluhan guru tenaga honorer kategori II (K2) dari sejumlah sekolah melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Tengah, Kamis (28/7), sekira pukul 11.00 WIB. Mereka mengaku sudah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013, namun Nomor Induk pegawai (NIP) tak juga kunjung keluar.
Mereka yang menuntut pemerintah pusat agar segera mengeluarkan NIP sempat berorasi di lapangan Setdakab. “Kami sudah tiga tahun dinyatakan lulus, tapi kenapa pemerintah tidak juga mengeluarkan NIP,” tanya koordinator aksi, Murhani dalam orasinya.
Menurut dia, jumlah guru honorer K-II yang sudah dinyatakan lulus menjadi CPNS sebanyak 85 orang, namun salah seorang diantaranya telah meninggal dunia sehingga menjadi 84 orang. “Berdasarkan informasi yang kami terima, NIP tidak keluar karena kami bekerja di sekolah swasta dan dianggap telah melanggar PP 56 Ayat 3, Tahun 2012 tentang pengangkatan PNS,” papar Muharni.
Dia menjelaskan, meski NIP belum juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun mereka masih mengajar di sekolah swasta bermodalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tengah. “Kami menerima gaji sebesar Rp 1.257.000, per tiga bulan setelah dipotong BPJS ketenagakerjaan. Jadi gaji kami saat ini, perbulannya hanya sekitar Rp 400.000,” papar Muharni.
Dalam demo damai itu, sejumlah guru honorer sempat menangis. Setelah melakukan orasi, mereka melakukan audensi dengan Sekda Aceh Tengah, Karimansyah I SE yang didampingi Asisten III, Rijaluddin di oproom Setdakab. Di hadapan sekda, para guru honorer itu menumpahkan beragam keluhan lantaran NIP tak kunjung keluar.
Dalam pertemuan itu, seorang guru honorer bernama Radinson Purba menambahkan, mereka yang mengajar di sekolah swasta ini lulus menjadi CPNS setelah mengikuti tes yang dilaksanakan Panselnas tiga tahun lalu. Namun, setelah dinyatakan lulus, sampai sekarang NIP tak keluar. “Sebagian rekan-rekan disini, sudah tidak sabar lagi. Tapi kami berupaya untuk meminta tetap tenang,” katanya.
Disebutkan, pihaknya tidak menyalahkan pemerintah daerah, tetapi hanya meminta agar bisa menjembatani, sehingga persoalan ini bisa segera mendapat kejelasan. “Kami mengabdi ada yang sudah puluhan tahun, bahkan yang kami didik, sama-sama anak negeri ini. Tapi kenapa sampai sekarang kami tidak mendapat keadilan. Kami harapkan bantuan bapak,” pintanya kepada Sekda Aceh Tengah, Karimansyah I SE.
Menjawab tuntutan para guru honorer, Karimansyah menyebutkan, pengangkatan PNS honorer kategori II sepenuhnya menjadi hak pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah daerah akan tetap berupaya untuk menanyakan persoalan ini. “Pada prinsipnya, berbagai upaya sudah kita lakukan, bahkan akan terus kita tanyakan kepada pemerintah pusat,” sebut Karimansyah.(my/serambinews.com)
