Banda Aceh | Lintas Gayo – Pasangan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. Nova Iriansyah, MT resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, sejak 5 Juli 2017 lalu.
Tepat tanggal 13 Oktober 2017 Penerintahan Irwandi Nova genap berusia 100 hari. Untuk menjelaskan terobosan yang sudah dilakukan selama ini, Irwandi-Nova menggelar konferensi Pers di Ruang Serbaguna Pemerintah Aceh pada Jumat (13/10/2017).
Dalam acara yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin tersebut dijelaskan panjang lebar apa saja terobosan yang sudah dilakukan oleh Irwandi Yusuf Dan Nova Iriansyah di berbagai sektor, rinciannya adalah sebagai berikut.
Sektor Pendidikan (ACEH CARONG)
Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu.
Pemerintahan Irwandi – Nova menambah bantuan pendidikan (beasiswa) senilai Rp 61 miliar lebih (dari sebelumnya Rp.185, 6 miliar menjadi Rp. 247, 5 miliar), yang disalurkan untuk 103.148 anak yatim piatu dan anak fakir miskin di Aceh.
Setiap anak yatim dan fakir miskin, akan menerima dana bantuan pendidikan sebanyak Rp 2,4 juta/tahun, sedangkan sebelumnya hanya Rp 1,8 juta/tahun. (tambahan Rp. 600 ribu/orang/tahun).
Membangun konektivitas jaringan Internet di SMK seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Aceh bekerja sama dengan industri pelatihan otomotif Innovam Belanda, untuk pelatihan (magang) guru dan siswa SMK. Peserta pelatihan difasilitasi oleh PT Innovam Indonesia Global (akan berangkat pada 31 Oktober 2017)
Kerjasama peningkatan SDM di bidang Agro (pertanian dan peternakan) ke Korea Selatan (sudah mengirim 21 guru kerjasama magang selama 1 bulan).
Membenahi Sektor Kesehatan (Aceh Seujahtera JKA Plus)
Penyederhanaan Layanan Masyarakat Aceh.
Kini semakin mudah dan cepat saat berobat ke Rumah Sakit. Ini merupakan hasil kebijakan tegas Irwandi – Nova dalam memudahkan prosedur administrasi BPJS Kesehatan, yang dulu aksesnya berbelit-belit (rumit), sekarang sudah sangat mudah dan cepat.
Penyederhanaan layanan dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh (Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2017) terkait pembentukan Tim Terpadu, dan menyiapkan petugas registrasi kependudukan on site untuk memudahkan proses registrasi pasien yang belum memiliki KTP/ Kartu BPJS di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Tim terpadu dan lintas sektoral ini mencakup pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial Aceh, dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
Menggagas dan menerapkan Sistem Finger Print untuk kemudahan akses layanan.
Mekanismenya adalah peserta datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan perekaman data awal, kemudian diterbitkan SEP (surat eligibilitas peserta) untuk pelayanan. Kunjungan berikutnya langsung Fingger Print, kemudian diterbitkan SEP (Surat eligibilitas peserta) dan pelayanan.
60 Rumah Sakit sudah pasang Finger Print pasien, dari total 66 Rumah Sakit.
Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terpadu, yakni integrasi data dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pusat Data pada Dinas Kesehatan Aceh dan bekerjasama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau Disdukcapil di level kabupaten/kota.
Memfasilitasi transportasi rujukan darat, laut dan udara ke fasilitas kesehatan rujukan.
Bantuan Rumah Dhuafa (ACEH SEUNINYA)
Program bantuan rumah dhuafa tahun 2017 ini adalah 1.500 unit. Sedangkan untuk tahun 2018, sudah diambil kebijakan dengan menambah jumlah menjadi 6.110 unit (total anggaran sebanyak Rp. 535 miliar).
Akan ada perubahan sistem pembangunan rumah, dari tender menjadi swakelola, sehingga lebih efektif dan efesiensi anggaran.
Rumah bantuan Irwandi Yusuf: Rumah ini dibangun oleh tim pemenangan sebagai bentuk syukur atas kemenangan pasangan Irwandi-Nova pada Pilkada Februari lalu. Penerimanya adalah masyarakat Aceh yang sudah lama tinggal di rumah tak layak huni.
Percepatan Operasional KEK Arun Lhokseumawe (ACEH KAYA)
Gubernur Irwandi Yusuf berhasil memperjuangkan share saham untuk Pemerintah Aceh (PDPA) dari 25% menjadi 46%. Nilai 46% didapatkan dengan mengurangi porsi saham PIM dan Pelindo I.
Komposisi saham perjanjian awal: masing-masing 25%, Komposisi saham akhir: Pertamina 25%, PIM 14%, Pelindo I 15%, dan PDPA 46%. Tidak berhenti disitu saja, bahkan untuk 6 tahun ke depan, persentase saham PDPA secara otomatis kembali naik menjadi 51%. Artinya, Aceh mendapat saham mayoritas 51% .
Dengan keluarnya Kepres Nomor 26 Tahun 2017 (13 September 2017) telah memperjelas tentang Penetapan Ketua Dewan Kawasan KEK Aceh.
Gubernur Irwandi Yusuf juga telah menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai Sekretariat Dewan KEK (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/999/2017, tanggal 20 September 2017).
Saat ini, sedang disusun langkah-langkah strategis percepatan operasional KEK Arun Lhokseumawe, yang targetnya bisa diresmikan (launching) pada bulan Desember 2017.
Mengatasi Krisis Listrik (ACEH ENERGI)
Dalam mengatasi persoalan kelistrikan, Gubernur telah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PLN, mencari solusi atas pemadaman yang terjadi berulang kali di wilayah Aceh.
Jumat 25 Agustus 2017, Gubernur meresmikan pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut UPP Jaringan Aceh (Ulee Kareng) berkapasitas 275/150 kV.
Pembangunan Gardu UIP ini merupakan salah satu solusi mengatasi kelangkaan listrik di Aceh.
Pembangunan Gardu Induk Ulee Kareng ini juga rangkaian pembangunan Tol Listrik Sumatera yang pembangunannya dimulai dari Lampung hingga Aceh.
Rangkaian Tol Listrik di Aceh dimulai dari pembangunan gardu induk dari Pangkalan Susu ke Lhokseumawe, berlanjut ke Sigli hingga tersambung ke gardu Ulee Kareng Aceh Besar.
Geothermal Seulawah Agam (ACEH ENERGI)
Pemerintah Aceh sudah melakukan penandatanganan Joint Venture (Kerjasama) pengelolaan Energi Panas Bumi (Geothermal) Seulawah, yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan PT Pertamina Geothermal Energi.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) Muhsin dan Direktur PT. Pertamina Geothermal Energi, Irvan Zainuddin, pada Senin (31/07/2017) lalu.
Join Venture: kerjasama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Geothermal Energy, PDPA, serta Pemerintah Aceh membentuk PT Geothermal Energy Seulawah (PT. GES) untuk mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi di Seulawah.
Saat ini menunggu pengesahan Badan Hukum PT. GES. Sudah terbit izin sementara untuk survey Geoscience di Seulawah Agam.
Terkait pembangunan proyek ini, pihak PDPA telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Aceh Besar.
Geothermal Gunong Geureudong (ACEH ENERGI)
Sudah dilakukan penandatanganan kerjasama/Mou antara PDPA dengan Green Energi Geothermal (GEG) untuk mengikuti tender pengelolaan Energi Panas Bumi Gunong Geureudong, di Kementerian ESDM RI.
Pemerintah Aceh sudah menyurati Menteri ESDM untuk percepatan. Kerjasama (MoU) dengan 3 Perusahan asal Turki dan Tiongkok.
Pembebasan Lahan Tol Trans Sumatera (ACEH SEUMEUGOT)
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sudah diterima oleh Pemerintah Aceh (melalui Sekda Aceh) yang disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Fathurrahman, pada Kamis, 24 Agustus 2017, di Kantor Gubernur Aceh.
Empat paket rencana pembangunan Tol Aceh yang tersambung ke Tol Sumut, yaitu Banda Aceh-Sigli 75 Km, Sigli-Lhokseumawe 135 Km, Lhokseumawe-Langsa 135 Km, dan Langsa-Binjai, Sumut 110 Km.
Pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Banda Aceh – Sigli (paket I) akan melintasi dua kabupaten, sepuluh kecamatan dan 78 gampong, dengan panjang jalan mencapai 74 Kilometer. Luas tanah yang diperlukan adalah 857 hektare.
Progress saat ini: sudah dipatok dari titik nol kawasan Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Aceh Besar hingga ke Padang Tiji, Pidie.
Target pembebasan lahan tuntas akhir Oktober 2017, sehingga awal tahun 2018 diharapkan dapat dimulai pekerjaan pembangunan.
Penataan dan Reformasi Birokrasi (ACEH PEUMULIA)
Pembentukan panitia seleksi fit & proper tes bagi aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan (Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan)
Fit and proper test ini juga menjadi acuan dalam menyeleksi calon pejabat eselon II yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Irwandi – Nova (amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)).
Program ACEH MEUADAB
Menuntaskan Grand Desain Syariat Islam sebagai panduan pelaksanaan Dinul Islam.
Aceh menjadi Pilot Project pemberantasan narkoba (Alternatif Development Program), yang digagas oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa, BNN, dan Kepolisian Republik Indonesia. Grand Design Alternative Development ini berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif melalui peningkatan kualitas manusia dan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Para petani diberikan pemahaman pengolahan alternatif berbagai jenis tanaman agar kemudian memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pilot project berlokasi di 3 kabupaten: Aceh Besar (Lamteuba dan Kuta Malaka), Bireuen dan Aceh Tenggara
Pengajuan Laksamana Malahayati sebagai Pahlawan Nasional. (Tim verifikator yang dibentuk oleh Kementerian Sosial bersama tim pengajuan dari pemerintah Aceh sedang membahas keakuratan data)
Penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh, yang berisi gambaran utuh kebudayaan Aceh secara menyeluruh (ini merupakan Ensiklopedia yang pertama kali disusun)
Program ACEH KREATIF
Penetapan kawasan Agrowisata Terpadu di Kawasan Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. (areal perkebunan kopi dan tanaman muda. Selain itu juga memiliki sejumlah potensi objek wisata seperti pacuan kuda tradisional, pemandian air panas dan air terjun).
Penetapan kawasan Wisata Marina di Pulau banyak (Aceh Singkil).
Menjadikan Sabang sebagai wisata bahari dunia (wisata kapal pesiar) dan kawasan yang nyaman untuk investasi kelas dunia.
Memperkuat branding “The Light of Aceh” (Cahaya Aceh), yang merefleksikan Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia. (Halal Food, Certification and Halal Tourism).
Membangun brand image “Sail Sabang 2017”. Gubernur telah menggelar rapat dengan stakeholder Pemerintahan di Sabang, membahas teknis dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Sail Sabang 2017 akan berlangsung 28 November – 5 Desember 2017. Gubernur menyeru semua pihak untuk menyukseskan even Sail Sabang, dan bersama-sama mereduksi stigma masyarakat luar (domestik maupun internasional) bahwa Aceh saat ini sudah aman, nyaman dan damai.
Program ACEH SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
Pengembangan Sistem Informasi dan Database Aceh Terpadu, Aplikasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) online sudah terintegrasi ke seluruh SKPA dan telah di adopsi ke-13 kabupaten/kota melalui MoU dengan Pemerintah Aceh.
Kerjasama Pemanfataan Data Kepedudukan untuk Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit (Dinas Kesehatan ->RSUDZA, RSJ dan RSIA.
Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (antara DRKA dan BPKA).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Nomor: 222470/363/2017.
PKS ini sangat penting untuk optimalisasi penerimaan Pajak Asli Aceh (PAA) pada Samsat Unggulan secara Online melalui Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).
Menggelar Even Sepakbola Internasional (ACEH TEUGA)
Pelaksanaan turnamen Sepakbola skala Internasional ini akan diikuti Timnas Indonesia, Timnas Jepang, Timnas Thailand dan Timnas Malaysia. Even ini dijadwalkan berlangsung 5-10 Desember 2017.
Saat ini, korespondensi sudah berjalan (undangan negara). PSSI sudah memverifikasi infrastruktur dan pengecekan kelayakan stadion di beberapa tempat.
Pemerintah Aceh juga terus membangun komunikasi dengan Kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya, agar Aceh dipercayakan sebagai Tuan Rumah PON 2024 bersama Sumatera Utara (MoU)
