by

Walikota Takengon

Oleh Sabela Gayo*

Kota Takengon merupakan satu-satunya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tanoh Gayo, kota Takengon sudah lama menjadi kota transit antar kabupaten/kota yang ada di sekitar wilayah Gayo seperti Biren, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Lhoksemawe, Aceh Utara, Nagan Raya dan Aceh Selatan. Keberadaan kota Takengon yang strategis seharusnya didukung dengan peningkatan berbagai macama sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas pendidikan yang berkualitas, fasilitas wisata yang berstandar nasional maupun internasional, fasilitas kesehatan berstandar ISO 90001 dan fasilitas-fasilitas sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat meningkatkan ”nilai jual” kota Takengon sebagai pusat bisnis dan industrialisasi di dataran tinggi Gayo.

Pembentukan Pemerintah Kota Takengon yang nantinya akan dipimpin oleh seorang Walikota merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dataran tinggi Gayo disamping dapat meningkatkan peran dan fungsi kota Takengon sebagai kota jasa, bisnis dan kota transit bagi masyarakat di beberapa kabupaten/kota disekitar Takengon. Pemerintah Kota Takengon nantinya akan lebih fokus membangun industri pariwisata, pusat bisnis jasa, dan kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis modal lainnya. Dan disisi lain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali ke habitatnya yaitu memberdayakan dan memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menitikberatkan program-program pembangunan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan induustri hasil hutan lainnya. Keberadaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (yang sebentar lagi akan berubah namanya menjadi Pemerintah Kabupaten Tanoh Gayo) yang akan semakin dekat dengan daerah-daerah terisolir dan tertinggal lainnya di seputaran Tanoh Gayo dapat memberikan daya dukung yang maksimal bagi kemajuan masyarakat Tanoh Gayo secara keseluruhan termasuk kota Takengon.

Masyarakat Gayo khususnya masyarakat Kota Takengon harus belajar dan berkaca dari masyarakat Kota Subulussalam. Pemerintah Kota Subulussalam yang dibentuk melalui UU No.8 Tahun 2007 merupakan satu-satunya pemerintah kota yang lahir dari sebuah kabupaten yang umur kabupatennya belum mencapai 10 Tahun. Kota Subulussalam merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil yang nota bene Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten Baru di Aceh yang dibentuk sekitar tahun 1999. tetapi masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang sadar akan pembangunan sehingga mereka menyadari akan pentingnya kehadiran sebuah Pemerintah Kota di Subulussalam.

Jika dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hampir tidak ada sumber PAD Kota Subulussalam yang dapat dibanggakan kecuali dari pendapatan Pajak dan Retibusi usaha-usaha perdaganagan seperti penangkaran Sarang Burung Walet, pajak ruko, retribusi sampah dan kebersihan dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Langsa yang bernasib sama dengan dengan Pemerintah Kota Subulussalam. Tetapi berbeda halnya dengan Kota Takengon, Kota Takengon dapat difungsikan sebagai sentra perdagangan agribisnis dan bisnis jasa yang cukup menjanjikan jika mau dibangun secara professional dan berwawasan keuntungan (profit oriented). Kota Takengon dapat dijadikan sebagai pusat transaksi bisnis dan pusat perdagangan hasil produk pertanian yang berasal dari semua wilayah yang ada di dataran tinggi Gayo.oleh karena itu kehadiran Pemerintah Kota Takengon merupakan suatu kebutuhan yang nyata dalam rangka meningkatkan volume bisnis dan perdagangan di dataran tinggi Gayo dan memfokuskan diri bagi pembangunan pusat industri pariwisata di Gayo.

Daya dukung kota Takengon sebagai sebuah wilayah administratif pemerintahan kota jauh melebihi daya dukung beberapa pemerintah kota yang ada di Aceh seperti Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh. Sebagaimana dikatakan diatas bahwa nasib Kota Subulussalam dan Kota Langsa hampir setali-tiga uang di mana kedua pemerintah kota tersebut belum memiliki sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi proses pembangunan kesejahteraan rakyat. Demikian juga halnya dengan keberadaan Kota Lhokseumawe yang nafasnya mulai ”senin-kamis” seiring dengan merosotnya aktivitas bisnis di beberapa proyek vital di sekitar Kota Lhoksemawe. Jika semata-mata diharapkan dari penerimaan pajak dan retribusi maka sudah dapat dipastikan APBK Kota Lhoksemawe akan terus defisit seiring dengan belum adanya sumber/potensi PAD yang memadai sebagai pengganti penerimaan bagi hasil dan pajak beberapa proyek vital di wilayahnya. Kota Banda Aceh sendiri pun masih sangat kesulitan untuk mencari sumber/potensi PAD dalam membiayai program-program pembangunannya, jika seandainya ibukota Propinsi Aceh tidak lagi di Banda Aceh maka dengan sendirinya Pemerintah Kota Banda Aceh akan ”gulung tikar” karena tidak mampu lagi membiayai belanja rutin dan belanja pembangunannya.

Dari sisi geografis, keberadaan Kota Takengon yang tidak semata-mata hanya sebagai kota transit di dataran tinggi Gayo menjadikan Kota Takengon memiliki potensi yang kuat dalam menciptakan sumber-sumber/potensi PAD baru dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah hukumnya. Hal ini secara nyata didukung boleh wilayah geografis kota Takengon yang asri, indah, bersih dan nyaman yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya di Aceh seperti Kota Banda Aceh, Lhoksemawe, Langsa dan Subulussalam. Jika pemerintah Kota Takengon kelak berdiri maka orientasi pembangunan bergaya Eropa, berorientasi budaya dan berwawasan lingkungan dapat diterapkan disekitar wilayah Kota Takengon sebagai salah satu unsur daya tarik keunikan Kota Takengon yang nantinya  diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan asing maupun domestik.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kota Takengon merupakan anugrah Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pasar dan modern. Salah satu cara pengelolaan yang baik adalah melalui pemanfaatan keindahan alam, keunikan seni budaya dan keunggulan teknologi pertanian yang dimiliki oleh masyarakat kota Takengon. Simbolisasi-simbolisasi kota Takengon sebagai pusat bisnis jasa dan industrialiasi, kota Takengon sebagai kota pendidikan, kota Takengon sebagai kota Wisata harus terus dikampanyekan dengan dibarengi oleh kebijakan-kebijakan nyata, cepat dan tepat dalam menjadikan kota Takengon sebagai pusat bisnis jasa dan industrialisasi, kota Pendidikan maupun kota Wisata di Tanoh Gayo.

Keberadaan kota Takengon yang berada di jantung propinsi Aceh merupakan keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya di Aceh. Kota Takengon yang dapat diakses oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh merupakan modal awal bagi kemajuan pembangunan kota Takengon yang tidak dimiliki oleh kota-kota sejenis lainnya di Aceh. Terpulang kembali kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menciptakan akses transportasi yang nyaman dan memadai dari/dan ke seluruh kabupaten/kota di Aceh sehingga kota Takengon bisa menjadi urat nadi perekonomian Aceh secara mikro maupun makro. Banyak contoh di berbagai belahan dunia di mana kota-kota yang berada di wilayah pegunungan dapat lebih maju dibandingkan dengan kota-kota yang berada di daerah pesisir. Sebagai contoh kota Calgary di Spanyol. Pemikiran rakyat Gayo khususnya masyarakat kota Takengon harus dilepaskan dari kooptasi pemikiran lama yang menganggap bahwa suatu kota atau daerah baru dapat maju kalau dekat dengan laut/pantai. Pemikiran lama seperti itu yang sudah demikian mengakar dalam masyarakat Gayo harus mulai perlahan-lahan dihapuskan dan diganti dengan pemikiran bahwa daerah apapun dan dengan kondisi alam yang bagaimanapun juga bisa maju dan berkembang jika masyarakat dan pemerintahnya punya kesadaran dan kemauan keras untuk membangun daerahnya.

Kalau orang dulu berpemikiran bahwa daerah yang bisa maju dan berkembang hanyalah daerah-daerah yang dekat dengan laut/pantai dan banyak sumber daya alamnya, mungkin hal itu ada benarnya karena masyarakat tradisional dahulu kala beranggapan bahwa kapal laut adalah satu-satunya sarana transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dan jalur laut merupakan jalur terpenting dalam kegiatan perdagangan . Tetapi pemikiran yang demikian pada era modern ini tidak bisa lagi dipertahankan seiring dengan perkembangan pesat sarana transportasi udara. Jika orang sampai hari ini masih berpemikiran bahwa daerah yang bisa maju dan berkembang hanyalah daerah-daerah yang dekat dengan laut/pantai dan banyak sumber daya alamnya maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan Rusia, Norwegia, Swedia dan negara-negara lainnya yang tidak memiliki sumber daya alam dapat maju dan berkembang tanpa adanya dukungan sumber daya alam yang memadai?, bahkan di negara-negara Eropa berlaku 4 (empat) musim yang apabila datang musim dingin semua tempat umum seperti bandara,rumah sakit, sekolah dan lain-lain diselimuti salju, tetapi mengapa mereka masih bisa hidup dan bertahan bahkan menjadi tujuan pendidikan banyak negara di dunia. Bahkan konon katanya di Swedia sana, sebagian besar wilayahnya diselimuti salju abadi dan kehidupan masyarakatnya sangat susah dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, berbeda dengan masyarakat di Gayo kalau butuh kopi bisa langsung petik ke kebun, kalau butuh jantar bisa langsung ambil di empus, tetapi mengapa Swedia mampu menghasilkan produk kosmetika terbesar dan terkenal di dunia dengan merek Oriflame? Mengapa masyarakat Gayo yang katanya memiliki sumber daya alam yang melimpah-ruah dengan kekayaan alam hutan alami Leuser yang katanya masih perawan dan menyimpan berjuta-juta species tanaman baru tidak mampu menghasilkan satu produk apapun yang dapat dibanggakan seperti produk Oriflame Swedia itu?

Kalau berkaca dari Swedia maka kita menyimpulkan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu masyarakat atau daerah tidak semata-mata ditentukan oleh faktor sumber daya alamnya saja melainkan faktor yang paling menentukan adalah manusia-manusia yang akan mengelola sumber daya alam itu. Kalau manusia-manusia yang akan mengelola sumber daya alam itu mempunyai kemampuan yang memadai, pendidikan yang tinggi, karakter yang mantap dan kemauan keras untuk maju maka semua itu dapat dicapai walaupun dengan keberadaan sumber daya alam yang sangat terbatas sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh bangsa Swedia tersebut.

* Penulis adalah

1.  Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Gayo (PP IPEGA).

2. Direktur Eksekutif Biro Bantuan Hukum – Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh.

Comments

comments