Takengon | Lintas Gayo – Puluhan korban konflik Desa Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, ditelantarakan pemerintah. Mayoritas masyarakat korban di desa tersebut belum tersentuh dengan bantuan rumah yang seharusnya mereka terima dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
“Sejak tahun 2006 kami telah didata oleh BRA, namun sampai dengan sekarang tidak ada satu unit rumah pun di bangun di tempat kami,” ujar Tgk Budiman, warga Dusun Bukit Hayatun, Balang Mancung, Rabu (21/12/2011).
Berdasarkan penelusuran Lintas Gayo, hampir semua rumah bantuan korban konflik untuk wilayah Aceh Tengah di tahun 2010 berjumlah 350 unit dan tahun 2011 berjumlah 120 unit rumah, tidak tepat sasaran. Hal ini berdasarkan informasi yang di himpun dari masyarakat dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan verifikasi untuk rumah korban konflik di Aceh Tengah.
Salah seorang tim verivikasi rumah BRA 2011, Apali, mengatakan bahwa rumah bantuan korban konflik tahun 2010 yang berjumlah 350 unit, setelah di verifikasi oleh Tim BRA Aceh Tengah, ternyata, sebut Apali, hanya 63 saja yang tepat sasaran, 32 diduga fiktif dan selebihnya 255 unit rumah tidak tepat sasaran. Jumlah ini tersebar di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
Pernyataan ini terungkap saat dilakukannya pertemuan antara anggota DPRK Aceh Tengah, Bardan Sahidi dan warga Dusun Bukit Hayatun di Desa Blang Mancung. Dalam pertemuan itu juga hadir dari unsur Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB), Pembela Tanah Air (PETA) Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Takengon.
Dikatakan oleh Apali, dari 255 unit rumah korban konflik BRA tahun 2010 yang diduga fiktif paling banyak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar. Diketahui bahwa, Desa Kenawat tidak ada rumah yang di bakar pada masa konflik waktu itu, akan tetapi sekarang ada 87 unit rumah BRA di desa itu yang di bangun dan telah ditempati oleh penghuninya.
“Kami akan terus memperjuangkan keluhan warga korban konflik Aceh Tengah dan akan memperjuangkan persoalan ini ke tingkat BRA Pusat di Provinsi Aceh.
Mendengar keluhan warga korban konflik dan tim verivikasi rumah BRA Aceh Tengah, Bardan Sahidi menyampaikan rasa keprihatinanya atas keluhan warga terkait persoalan bantuan korban konflik di Aceh Tengah.
Anggota DPRK Aceh Tengah dari Komisi A ini mengatakan pihaknya akan berusaha membantu dan mencari solusi terbaik untuk rakyatnya yang belum mendapatkan bantuan korban konflik ini. “Saya merinding mendengar keluhan warga saya, namun saya tidak bisa berbuat banyak, tapi akan kita cari solusinya,” ujar Bardan.
Sementara LBH Banda Aceh Pos Takengon, Zulfa Zainuddin dalam kesempatan itu mengatakan kepada warga setempat bahwa pihaknya siap membantu dan untuk persoalan ini LBH Pos Takengon akan mempelajari lebih lanjut. “Ini adalah hak warga korban konflik untuk mendapatkan haknya,” ujar Zulfa.
Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan carut-marutnya persoalan rumah bantuan korban konflik di Aceh Tengah, sebelumnya dari beberapa elemen sipil di Aceh Tengah pada November 2010 lalu pernah mengajukan pernyataan sikap bersama kepada BRA Pusat untuk segera melakukan “Verivikasi Ulang” di Aceh Tengah.
Sebab berdasarkan laporan masyarakat banyak ditemukan rumah BRA tidak tepat sasaran, berbau kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penerimaan rumah korban koflik itu. Pernyataan elemen sipil di Aceh Tengah ini kemudian membentuk sebuah tim yang dinamai Tim Advokasi Rumah Bantuan BRA Aceh Tengah.
Selanjutnya BRA Pusat merespon sikap Tim Advokasi dengan kembali melakukan verivikasi ulang penerima rumah korban konflik di Aceh Tengah pada Maret 2011 lalu. Namun, kenyataannya setelah dilakukan verifikasi ulang, hingga saat ini persoalan rumah BRA yang tidak tepat sasaran itu masih saja terus terjadi.
( Maharadi/03)
.
