Malaysia | Lintas Gayo- Wakil Bupati Gayo Lues, Adam SE MAP, ikuti Seminar Internasional di International Islamic University Malaysia (IIUM). Seminar tersebut merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan yang sedang ditempuhnya pada Pascasarjana Program Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta.
Dikatakannya, sejak awal tahun 2014 yang lalu sampai sekarang ini dia mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Pemerintahan (S3), dan sekarang sedang mempersiapkan ujian dan seminar usulan penelitian untuk pembuatan Disertasi, “mata kuliah sudah selesai”, ujar Wabup, kemarin, Selasa 26 Mei 2015, dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Selain itu ujarnya, tujuan mengikuti pendidikan meraih gelar Doktor ilmu Pemerintahan adalah untuk lebih memamahami dan menguasai ilmu pemerintahan secara komprehensif serta untuk membuat konsep atau teori baru tentang ilmu pemerintahan yang lebih spesifik berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Publik dalam pengentasan kemiskinan, “untuk mendukung suksesnya pelaksanaan tugas pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera”, jelasnya.
Seperti diketahui, pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN karena berbagai hal.
Saat ini IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat.
Sedikit info tentang IIUM. International Islamic University Malaysia didirikan tahun 1983. Universitas ini berusaha mengintegrasikan Pengetahuan Islam dengan Ilmu Kemanusiaan. Ada dua kampus yang dimiliki, satu terletak di Kuala Lumpur dan kampus lain ada di Kuantan, 250 kilometer dari Kuala Lumpur. Sejak semula Universitas ini menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan administrasi. IIUM beroperasi di bawah arahan Dewan Gubernur, dan kedelapan anggota dewan tersebut adalah perwakilan dari pemerintah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Malik Lingga Gayo/ Insetgalus.com)
