Redelong | Lintas Gayo – Mogok massal yang dilancarkan tim medis dan staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute Bener Meriah, Jumat (3/3) pagi yang mengakibatkan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien terhenti dan seluruh pasien dipulangkan, telah berimbas pada pencopotan direkturnya, dr Elisa Lisikmiko.
Melalui Serambi, Minggu (5/3), dr Elisa Lisikmiko melakukan pembelaan diri karena ia tak terima dipojokkan atau diklaim sebagai orang yang paling pantas disalahkan atau dikambinghitamkan dalam persoalan ini.
“Saya perlu menerangkan dan meluruskan berbagai tudingan terhadap saya, karena apabila tidak saya klarifikasi maka bisa menimbulkan opini bahwa seolah-olah pihak manajemen rumah sakit memang tidak peduli dan cenderung dibilang lambat dan lalai,” katanya kemarin.
Di mata Elisa, persoalan ini menyangkut nama baiknya. Ia juga tak ingin karakternya dimatikan dalam hal ini, sehingga ia merasa perlu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. “Ya, biar masyarakat tahu,” kata dr Elisa Lisikmiko,
Menurut Elisa, gaji pegawai honorer dan staf di rumah sakit itu yang dituntut agar segera dibayar oleh pihak rumah sakit, itu suatu anggapan yang keliru. “Tunjangan Khusus (TC), gaji honorer, gaji seluruh staf termasuk pekerja seperti cleaning service, gaji sopir dan lain-lain, itu kan pemerintah daerah yang memberikannya. Tapi seolah-olah saya yang disalahkan dan tidak memberi gaji. Padahal, itu semua ranahnya pemerintah daerah,” timpalnya.
Ia malah menyatakan, jangankan untuk staf, “TC atau tunjangan khusus untuk saya saja belum dibayar, kok malah semuanya dilimpahkan ke saya sebagai pimpinan?”
Sedangkan untuk jasa medis (BPJS) dan obat-obatan, Elisa mengatakan, belum dibayarnya uang jasa medis tersebut serta kurangnya stok obat, dikarenakan proses pengklaiman yang belum selesai, sehingga dana tersebut belum disalurkan pihak BPJS.
Untuk proses klaim, terang Elisa, memakan waktu lama, karena proses verifikasi yang dijalankan oleh rumah sakit tersebut masih secara manual.
Selain itu, data tersebut seterusnya dikirim ke Lhokseumawe untuk diverifikasi ulang, apakah layak untuk dipertanggungjawabkan atau tidak.
“Setelah diverifikasi itu, prosesnya sangat lama, mengingat RSUD Muyang Kute masih menjalankan sistem secara manual atau belum tersistem infomasi manajemen (SIM RS), sehingga proses untuk mencairkan data untuk jasa medis dan obat-obatan terkendala,” sebut mantan direktur RSUD Muyang Kute yang baru dicopot Plt Bupati Bener Meriah ini.
Selain proses yang cukup panjang tersebut, ucap Elisa, dana yang sudah dikucurkan oleh BPJS untuk keperluan upah jasa medis dan penyelenggaraan obat-obatan pun lebih dulu masuk ke dalam kas daerah milik pemerintah kabupaten. Baru kemudian diproses dalam laporan untuk dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Bukan itu saja, setelah ada anggaran pun, dana tersebut harus masuk dalam proses laporan untuk dimasukkan di DIPA pemerintah daerah,” jelas Elisa.
Akibatnya, lanjut Elisa, semua tahapan baik dalam pengadaan obat-obatan maupun upah jasa medis terhambat, karena proses mekanisme sistem yang berlaku sangat rumit dan melelahkan. “Karena proses mekanismenya seperti itu, dana belum ke luar, akhirnya pihak rumah sakit terutang kepada distributor obat, maka mereka menghentikan penyaluran obat-obatan. Apalagi untuk membayar upah jasa medis tersebut,” katanya.
Terkait pernyataan Plt Bupati Bener Meriah bahwa pihak rumah sakit tak pernah mengajukan permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang didera RSUD Muyang Kute, Elisa membantah hal itu.
“Kami sudah pernah menyampaikan hal itu kepada kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bener Meriah terkait kendala yang dialami rumah sakit. Bahkan disaksikan Sekda. Juga ada Asisten II dan Kepala PU. Waktu itu pertemuannya di ruang Sekda,” ungkapnya.
Jangan terulang
Wakil Ketua Komisi V DPRA, Adam Mukhlis Arifin SH mengatakan, kendati sempat terkejut dan khawatir atas tidak beroperasinyaRSUD Muyang Kute pada Jumat (3/3), namun kini dirinya merasa lega dan bersyukur karena rumah sakit tersebut sudah beroperasi kembali melayani masyarakat seperti biasa.
“Saya sebagai salah seorang wakil rakyat dari Bener Meriah ikut terpukul mendengar kabar mogok tenaga medis di RSUD Muyang Kute. Sebab, RS merupakan salah satu tempat pelayanan terhadap masyarakat yang menyangkut dengan nyawa. Dapat dibayangkan berapa kerugian kita baik secara moril maupun materil jika kejadian serupa terulang kembali,” ungkap Adam Mukhlis kepada Serambi via telepon, tadi malam.
Dengan tidak mencoba mencari kambing hitam dalam kasus itu, Adam Mukhlis berharap kasus semacam itu tak terjadi lagi di Bener Meriah khususnya dan Aceh umumnya di masa mendatang. Sebab, institusi ini berurusan dengan nyawa dan hajat orang banyak, serta melanggar sumpah jabatan dokter.
“Kami berharap Pemkab Bener Meriah dapat menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan, jika mungkin harus dibuat jaminan agar masalah serupa tidak menjadi kebiasaan di RS ini,” harap politisi Partai Aceh (PA) ini. Karena itu, lanjutnya, perlu dicari sumber masalahnya.
“Kita mau manajemen RS lebih transparan dan akuntabel terhadap publik dalam segala hal. Misalnya tentang tenaga honorarium, suplai dan pengadaan obat-obatan harus melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya. Saya percaya jajaran Pemkab dan DPRK Bener Meriah dapat berkordinasi demi kemaslahatan rakyat kita,” timpal Adam Mukhlis seraya menyatakan pihaknya bersedia membantu, memediasi, dan fasilitasi apapun yang dibutuhkan demi adanya perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.(c51/jal/ Serambi Indonesia)
