Oleh: Nurhijrah Nanda
Pelaksanan sidang RKA – APBK Bener Meriah tahun 2019 berlangsung sengit. Hal tersebut terjadi akibat ketidak sefahaman antara tim anggaran ekskutif dan legeslatif terkait anggaran peningkatan kesejahteraan petani atau yang lebih di kenal dengan istilah Kartu Petani Mulia (KPM) Kamis, 29 November 2018, wal hasil menemui jalan buntu yang di closing dengan aksi walk out nya pihak eksekutif.
Melihat peta politik secara umum, adalah hal yang lumrah bila terjadi tarik ulur pada tahapan pembanhasan dan persetujuan anggaran dalam sebuah sitem pemerintahan. Dan sejauh pertarungan politiknya bermain secara fair, manuvernya on the track, tidak akan menjadi bola panas yang bergulir di tengah kepentingan rakyat luas.
Sejatinya elit politik Bener Meriah harus mampu menempatkan posisinya dalam porsi masing masing, beraksi dalam koridor profesionalitas dan menempatkan arah pandangan politiknya secara proporsional pula. Di tengah-tengah keadaan “malang”nya Bener Meriah dengan kondisi kepemimpinan daerah yang hanya di pegang sebelah tangan oleh seorang PLT.
Flashback sejenak pada kontes Pemilukada, bukankan pasangan nomor urut 3 diusung dan didukung oleh mayoritas parpol yang notabene keanggotan legislatifnya masih ada di DPRK saat ini ? tentunya fakta ini menjadi sebuah anomaly politik jika diakitkan dengan pernyataan Ketua Partai PKB Bener Meriah melalui akun FB nya, bahwasanya salah satu faktor penyebab ketidak serasian eksekutif dan legislatif adalah kecilnya dukungan parpol di DPRK. ( https://www.facebook.com/ustad.bahruddin.9) atau jangan-jangan sudah terjadi “keretakan” diantara parpol pengusul alias pecah kongsi ?
Di sisi lain, manuver politik adalah bumbu penyedap dalam setiap proses perhelatan politik. Tarik ulur kesepakatan dan negoisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di setiap pembahasan dan penyetujuan anggaran di dalam sistem pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dalam konteks pembahasan RKA – APBK Bener Meriah tahun 2019 ini, apakah elit politik Bener Meriah akan mempertontonkan gaya politik yang transaksional secara vulgar ? gaya politkus usang yang muporol dan bahkan musalah ketika usulan atau keinginan masing-masing pihak tidak dapat dipenuhi ? karena pergulatan politik secama ini hanya akan menonjolkan sikap apatis terhadap tugas dan tanggung jawab mereka.
Diluar dari pada itu semua, bukankah Beliau-Beliau yang terhormat di Eksekutif dan Legislatif di angkat dan di sumpah atas jabatannya dengan berpedoman Kepada Kitabullah Al Qur’anul Karim ? sehingga tidak ada lagi celah kecil untuk bersepakat atas kepentingan rakyatnya ? masih ingatkan Beliau-Beliau yang terhormat akan amanah dan tanggung jawab besar mereka terhadap kesejahteraan orang banyak.
Sejenak dan sesaat, tidaklah menjadi rugi nan hina, bila para elit politik Bener Meriah untuk mau berjiwa besar, sedikit saja menurunkan kadar ego sektoralnya dan meninggikan etos kerja, mengesampingkan azas manfaat indivual dan kelompok masing-masing dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Perbedaan pandangan adalah kodrat alam, namun bersepakat dan sepaham untuk kepentingan orang banyak adalah tindakan Ksatria Sejati. Kesepahaman dan mufakat musyawarah demi kesejahteraan rakyat adalah cita cita besar bersama, yang kali ini Allah titipkan menjadi amanah bagi Beliau-Beliau sekalian.
Kami, rakyat biasa tetap berharap akan kemungkinan terbaik terhadap kemajuan dan perkembangan daerah Kabupaten Bener Meriah yang tercinta. Sudah saatnya rakyat memanen manisnya buah politik berupa program dan kegiatan yang menyentuh aspek kehidupan rakyat secara nyata. Bukan malah dijjadikan tumbal dan korban janji politik belaka, mengingat saat ini masih berada dalam tahun politik.
Pengamat Politik tinggal di Bandar Khalifah
