Karena persoalan honor di Bener Meriah, Bupati muda dari negeri sejuk Burni Telong ini menjadi viral. Pembahasan untuknya masih hangat. Sikapnya dalam memangkas tenaga honor, menimbulkan reaksi. Ada pro dan kontra.
Demo juga tak terelakan. Hasil demo “mengejutkan”, Ahmadi bagaikan melunak, dan memberi peluang. Tenaga non PNS di sana akan diseleksi untuk diangkat kembali melalui SK Bupati. Sebelumnya dalam surat edaranya, Ahmadi menyebutkan, apabila SKPK membutuhkan tenaga honor dapat mengajukan dua orang untuk ikut seleksi.
Namun dalam forum pertemuan dengan masa yang berdemo itu, Ahmadi menyebutkan, surat edaran yang viral didunia maya itu bukan dia yang menanda tangani. Menarik. Mengapa sebelumnya saat viral Ahmadi tidak mengklarifikasinya?
Bahkan ketika ditanya wartawan, Ahmadi menyebutkan akan mendirikan industry untuk menampung tenaga kerja, juga buat mereka yang honor. Ahmadi tidak mempersoalkan saat itu tentang surat edaranya yang kemudian disebutkan bukan dia yang menanda tangani.
Bahkan Ahmadi menuding para SKPK yang tidak mampu menterjemahkan surat itu untuk memberikan penjelasan kepada tenaga honor. Ada mis komunikasi menurut Ahmadi dalam penfasiran surat edaranya.
Mengapa setelah demo ada seleksi untuk honor, sementara dalam surat edaran hanya untuk 2 orang dalam satu SKPK? Sebelumnya Ahmadi membiarkan viral yang membahas persoalan honor akibat adanya surat edaran. Namun tidak ada keterangan tentang surat itu, justru sang bupati akan mendirikan industry.
Ahmadi menyebutkan dalam pertemuan dengan tenaga honor, dengan adanya pemberhentian honor terhitung 31 Desember 2017 dan SK yang baru belum dibuat, ada rahasia yang disembunyikan, ahirnya terkuak. Menurut bupati, ada ratusan tenaga honor fiktif.
Kalau benar yang disebutkan Ahmadi ada tenaga honor fiktif, otomatis sudah menyedot anggaran daerah. Uniknya lagi tenaga honor di sana “meledak” mencapai 5.111. Mengapa bisa, apakah sebelumnya Pemda tidak memperhitungkan saat bertambah tenaga honor, akan menambah pengeluaran daerah?
Bagaimana nantinya proses seleksi honor? Apakah tim seleksi akan bekerja maksimal, professional dan jujur? Berapa orang yang akan diterima Pemda dari jumlah 5.111 yang disebutkan.
Lantas yang benar honor, namun tidak lulus seleksi, bagaimana dengan mereka. Apakah mereka yang sudah di SK kan sebelumnya, meninggalkan dinasnya selama ini, dengan begitu saja. Apakah ketentuanya memang demikian?
Dalam pertemuan dengan para pendemo ini Ahmadi menyebutkan, sebelum Maret ini, SK tentang honor itu akan ditanda tanganinya. “Bagi yang tereleminasi ( kalah dalam pertarungan seleksi), kami minta untuk bersabar dan kami mohon maaf,” kata Ahmadi.
Akankah persoalan seleksi honor ini akan menimbulkan persoalan baru? Bila dilakukan dengan professional dan standar penilaian jelas, persoalan itu bisa diminimalisir. Kembali kepada pemimpin di Serule Kayu ini dalam mengatasi persoalan yang kini menjadi viral. ( Redaksi Lintas Gayo)
berita terkait :
**: Pemberhentian Tidak Semena Mena
**: Ahmadi Harus Komit dan Jujur
