by

Pencaplokan Saman, Picu Konflik Baru di Aceh

Terkait pementasam tari Saman kolosal dengan 3000 orang penari yang diselenggarakan di Banda Aceh atas inisiatif Kodam Iskandar Muda, Aceh yang dimaksudkan untuk memecahkan rekor Museum Republik Indonesia (MURI) (22/12). Sejumlah elemen masyarakat mengajukan protes karena Saman adalah milik Urang Gayo.

Salah seorangnya Yusradi Usman al-Gayoni, pemerhati kebudayaan Gayo berdomisili di Jakarta (23/12) menyatakan pihak MURI harus memahami persoalan historis-kultural yang ada di Aceh sebelum memberikan rekor. “Saman berasal dari dan punya orang Gayo,” tegas Yusradi.

Dikatakan Saman karena geraknya harus mencirikan tari Saman yang sebenarnya, bersa’er/berbahasa dan berkostum adat Gayo, ditarikan laki-laki, dan sebaiknya ditarikan orang Gayo. Orang Gayo dari perspektif sejarah, bahasa, nilai, dan budaya tambahnya lagi, juga berbeda dengan Aceh. Suku Gayo adalah orang yang asli dan pertama mendiami Aceh. Jangan sampai kesalahan tersebut, membuat orang Gayo marah, seperti halnya tayangan Legenda Saman di TPI (MNCTV sekarang) beberapa waktu lalu.

“Tayangan tersebut, sangat melecehkan orang Gayo sebagai empu/pewaris Saman. Juga, menyesatkan sejarah Saman dan etnik Gayonya sendiri,” kata Yusradi

Selama ini, lanjut Yusradi, orang di luar Aceh hanya melihat Aceh sebagai entitas tunggal, bukan entitas jamak. Padahal, di Aceh tidak sebatas dihuni suku Aceh, tetapi ada suku Gayo, Singkil, Tamiang, Kluet, Aneuk Jameuk, Simelue, dan lain-lain dengan identitas dan simbol etnik-historis-kultural yang berbeda satu sama lain. Meski secara tidak langsung, orang Aceh jangan lagi melakukan klaim dan pembenaran historis-kultural, terlebih terhadap suku Gayo. Kalau ini tetap terjadi, kemungkinan konflik sosial, korizontal, dan komunal akan terjadi di Aceh.

Yusradi mencontohkan soal Raqan (Rancangan Qanun) Wali Nanggroe yang dibahas di DPR Aceh. Secara spontas, raqan ini ditolak keras di tanoh Gayo. Karena, Raqan ini jelas-jelas tidak menghormati suku-suku non-Aceh.

“Banyak sekali masalah yang tidak dan belum terselesaikan di Aceh. Terlebih, soal keadilan yang diterima suku-suku minoritas di Aceh,” ungkap Dosen STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah ini.

Hal tersebut akan semakin memudahkan mencuatnya konflik baru di Aceh. Di sini lain, klaimisasi historis-kultural dan ketidakadilan yang terjadi, akan semakin menguatkan eksistensi dan “perlawanan” orang Gayo. Demikian halnya dengan suku-suku minoritas lainnya yang ada di Aceh. Yusradi mengharapkan agar Pemerintah Gayo, terutama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat bertindak tegas terkait persoalan ini. Disamping itu, Pemerintah Gayo harus melakukan upaya yang lebih dalam menyelamatkan, merawat, dan melestarikan peradaban Gayo. (alg)

Comments

comments