Jakarta | Lintas Gayo – Mahasiswa Takengon yang kuliah di pelbagai Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia memerlukan perhatian dari Kabupaten Aceh Tengah. Mereka sangat butuh beasiswa atau bantuan pendidikan.
Windisyah Putra, salah satunya. Mahasiswa Magister Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, Senin (20/2/2012) mengungkapkan masih belum ada beasiswa atau bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. “Saya berharap ada perhatian serius dari Pemkab Aceh Tengah. Apalagi, seperti kami, yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS),” katanya.
Windy, sapaan Dosen STAI Gajah Putih Takengon itu, menilai, ada perbedaan perhatian kepada PNS yang disekolahkan Pemkab Aceh Tengah dengan yang nonPNS yang notabene kuliah sendiri. Padahal, sama-sama berasal dari Takengon.
“Ke depannya, yang membangun Takengon bukan cuma PNS, melainkan seluruh masyarakat sipil. Termasuk,kami-kami—nonPNS—yang sedang kuliah. Dan, maju-tidaknya daerah ini ke depan ditentukan sumber daya manusianya. Pastinya, mesti disiapkan dari sekarang. Kalau tidak, kita akan jadi tamu di negeri kita sendiri. Jangankan nanti, sekarang pun, indikasi ke situ sudah kelihatan,” pungkasnya.
Secara terpisah, Joni MN, meminta transparansi kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Aceh Tengah prihal pendidikan. Lebih khusus lagi, buat mahasiswa Takengon yang sedang kuliah baik di Takengon maupun di luar Takengon.
“Kalau memang ada beasiswa atau bantuan pendidikan, ya, diumumkan ke publik. Disamping itu, perlu dibuat aturan dan syarat-syarat yang jelas. Dengan begitu, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Pimpinan Yayasan Pendidikan Prima Takengon yang telah menghasilkan 1324 alumni sejak tahun 1996 itu.
Mahasiswa Doktor Pragmatik Universitas Negeri Surakarta (UNS) Solo itu, lebih lanjut, membandingkan, semasa Bupati Drs. H. Mustafa M. Tamy, M.M., ada bantuan khusus buat mahasiswa S-1, S-2, dan S-3. Juga, buat guru-guru dan dokter speasilis. Bahkan, mahasiswa yang lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN ) di-reward dengan bantuan langsung, sebesar Rp. 5 juta. Alhasil, siswa-siswa yang mau kuliah cukup bersemangat dan coba berprestasi lebih, waktu itu. Sekarang, kebijakan danpenghargaan-penghargaan seperti itu yang tidak ada lagi.
“Sepertinya, pendidikan kurang menjadi prioritas pemerintahan sekarang. Dan, tak lebih, sekedar wacana,” ujarnya. Senada dengan Windy, Joni, melihat, yang mendapat perhatian dan bantuan (fasilitas) pendidikan dari Pemkab Aceh Tengah lebih yang memiliki pertalian darah atau perda (al-Gayoni)
.
