Pelatihan tersebut diikuti oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen dan Anggota DPRK Aceh Tengah, selama dua hari (3/4). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Program Peningkatan Efektifitas Partisipasi Perempuan untuk Mendorong Tata Pemerintahan dan Demokrasi yang Responsif Gender di Aceh.
Askhalani Koordinator GeRAK Aceh mengatakan, bahwa kegiatan ini untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan-kebijakan baru di level nasional. Yang kemudian mengikat Kebijakan di daerah tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Lanjutnya, serta untuk meningkatkan kapasitas Anggota Dewan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Tengah tentang strategi-strategi implementasi anggaran yang responsif gender, profoor dan anggaran yang sensitif konflik.
“Kami berharap, dengan adanya hasil dari pelatihan ini, anggota legislatif di Kabupaten Bireuen dan Aceh Tengah dapat mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerahnya masing-masing,” harap Askhalani kepada Anggota DPRK Aceh Tengah dan Bireuen.
Sementara Sri Mastuti sebagai narasumber pada pelatihan tersebut mengatakan, bahwa Anggaran Responsif Gender adalah hal yang sangat menarik di Aceh. khususnya di Kabupaten Bireuen dan Aceh Tengah. Dilihat dari sisi jumlah anggota legislatif perempuan dinilai menjadi modal dalam melakukan terobosan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran.
PUG dalam perencanaan dan penganggaran dalam pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, korban konflik dan kelompok marginal lainnya, “Di kedua daerah ini menjadi sebuah keharusan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terkungkung oleh demokrasi yang tidak memihak kepada mereka,”. Kata Sri dalam paparanya.
Program ini di bantu oleh dua lembaga mitra daerah. Di Kabupaten Aceh Tengah di bantu oleh Jaringan Anti Korupsi Gayo (JANG-KO) sementara di Bireuen di bantu oleh Gerakan Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (GaSAK). (Maharadi)
