Banda Aceh | Lintas Gayo – Pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh baru-baru ini memang menimbulkan berbagai reaksi, ada yang mengkritisi dan sebaliknya. Pun begitu, selama pegawai yang dilantik berkapasitas mereka dinilai layak mendapat jabatan di level provinsi.
Hal itu disampaikan dosen Ilmu Politik Universitas Almuslim Bireuen, Aryos Nivada kepada MJCnews, Kamis (14/02/2013) di Banda Aceh. “Menurut saya jika mereka secara kapasitas memiliki visi membangun Aceh yang bagus tidak ada masalah ditarik ke provinsi. Tetapi jika yang ditarik tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka ini bumerang bagi jalannya roda pemerintahan Zaini,” kata Aryos.
Lanjut Aryos, keuntungan menarik orang daerah ke provinsi menurut Aryos mereka lebih memahami kondisi daerah. Sehingga ketika merancang program suplai informasi dan data yang valid akan sangat membantu keberhasilan program tersebut.
“Di sisi lain mereka yang ditarik pun semakin termotivasi untuk bersaing dengan pegawai yang sudah duluan di provinsi, otomatis mereka ingin membuktikan kalau mereka layak di mendapat jabatan, bahkan ke level yang lebih tinggi,” tambah Aktivis Achehnese Civil Society Task Force.
Peneliti Jaringan Surve Aceh, Aryos Nivada menegaskan kembali, jika dicek kembali keputusan Gubernur Aceh atas pelantikan pejabat, ternyata ada pendistribusian pejabat provinsi ke daerah. Tindakan itu menjadi kebanggaan bagi daerahnya, karena bisa jadi duta sekaligus membangun daerahnya.
Namun untuk apabila ternyata pegawai dari daerah tak bisa berkontribusi banyak, Aryos mengatakan sebaiknya mereka diturunkan jabatan atau mengembalikan mereka ke daerah. “Bila diperlukan mereka harus dibangku panjangkan,”tutupnya.
Sebagaimana diketahui Gubernur Aceh pada 5 Februari 2013 lalu melantik pejabat eselon II, III dan IV sebanyak 422 orang berdasarkan SK nomor: Peg. 821.22/001/2013.(SP/red.04)
