Takengen|Lintas Gayo- Utusan honor K2 ahirnya bertemu dengan Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, yang turut didampingi kepala BKPP Rijaluddin, serta kepala Dinas yang lain, Rabu (12/3/2014) menjelang siang.
Informasi yang berhasil dirangkum Lintas Gayo, dalam pertemuan di Pendopo, sekitar 15 perwakilan tenaga honor menyampaikan tuntutan meraka seperti yang disampaikan ke DPRK. (11 poin tuntutan tenaga honor K2).
Bupati dan kepala BKPP menjelaskan, apa upaya yang sudah mereka perjuangkan untuk tenaga honor, seperti menyurati MenPAN meminta prioritas agar tenaga honor yang lebih lama mengabdi dan lebih tua diutamakan untuk kelulusannya.
“Kami juga menjelaskan persoalan honor yang diklasifikasi para utusan ini. Tidak ada istilah honor pendataan 2005 dan 2010,” sebut Rijaluddin kepala BKD, kepada Lintas Gayo, melalui teleponnya, Rabu (12/3/2014) siang usai dilakukan pertemuan itu.
“Semua tenaga honor itu sama, tidak ada klasifikasi pendataan 2005 dan pendataan 2010. Saat pendataan 2005 banyak yang complain dan belum lengkap, maka MenPAN melakukan pendataan ulang di 2010. Data 2010 itulah yang menjadi pegangan,” sebut Rijal.
Bukan berarti data 2010 lantas yang honor juga mulai tahun 2010. Data 2010 ini tenaga honornya tetap sejak 2005. Yang diatas tahun 2005 tidak masuk dalam pendataan honor K2 2010,” sebut Rijal.
“Bukan pak bupati tidak mau bertemu dengan utusan honor K2, kemaren. Karena utusan ini datangnya mendadak dan tidak ada jadwal, lagi pula pak bupati sedang rapat, makanya pertemuannya ditunda, baru hari ini dilaksanakan,” sebut kepala BKPP ini.
Ada miskomunikasi selama ini, sebut Rijal, walau tenaga honor ini sudah dijelaskan sebelumnya. Saat ini tidak ada istilah honor 2005 tetapi honor K1 dan K2. Mengenai tuntutan utusan ini, sebagian besar sebelum tuntutan itu sampai kepada pihak eksekutif sudah diperjuangkan. Bahkan pihak BKPP sudah menyurati MenPAN. Demikian dengan surat bupati juga sudah sampai ke MenPAN, jelasnya.
Dengan adanya pengumuman dari MenPAN tentang mereka yang belum lulus, masih memiliki peluang kiranya menjadi pedoman bagi tenaga honor, agar mereka bisa memanfaatkan peluang itu. Pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan tenaga honor ini, sebut Rijal.
Dalam pertemuan itu bupati mempertanyakan, siapa yang dimaksud utusan honor dengan pejabat yang menzalimi mereka. Bupati meminta pertanggungjawaban atas kalimat tersebut, karena tidak ada pejabat yang menzalimi mereka. Permintaan bupati tidak mampu dijawab oleh utusan honor K2, tentang siapa pejabat yang menzalimi mereka, jelas Rijalluddin. ( Tim LG)
Berita terkait:
Utusan Honor K2 Dimarahi Bupati
