Takengen | Lintas Gayo – Organisasi yang menamakan diri dengan Lintas Lembaga di Gayo menolak dengan keras penyelenggaraan Kongres Peradapan Aceh di Bumi Gayo, mereka menilai acara ini akan di buka oleh Wali Nanggroe yang hingga saat ini Qanun Wali Nanggroe belum memiliki legalitas hukum yang di restui oleh pemerintah pusat.
Dalam Rilis yang diterima Lintas Gayo, Selasa (7/7/2015) Forum Lintas Lembaga Gayo, menekankan bahwa acara Kongres Beradapan Aceh (KPA) akan lebih baik dan tepat untuk di selenggarakan di daerah yang berkaitan dengan judul acara tersebut, di samping luka dalam hati Rakyat Gayo hingga saat ini belum juga kunjung terobati akibat sikap Pemerintah Aceh yang memaksa untuk menerapkan Qanun Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh yang sama sekali Qanun tersebut bukan merupakan aspirasi sebagian besar rakyat Aceh sehingga muncul pada saat itu aksi penolakan yang hampir terjadi di seluruh kabupaten kota yang ada di aceh terutama wilayah ALA dan ABAS.
Koordinator Perwakilan Forum Lintas Lembaga di Gayo Menyatakan Sikap Menolak Penyelenggaraan Kongres Peradapan Aceh di Bumi Gayo. “Kami meminta Pemerintah Daerah Aceh Tengah untuk menyampaikan Aspirasi kami agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan kami menyarankan kepada panitia KPA untuk membuat acara tersebut wilayah Pesisir Aceh yang erat kaitanya dengan Judul Acara tersebut,” tegas Aramiko Tonang
Menurut Aramiko, hal yang menguatkan sikap dari lintas Lembaga di Gayo untuk menolak penyelenggaraan KPA di Gayo juga sangat beralasan yaitu, kerena rakyat yang bersuku Gayo tidak ingin lagi terbuai dan hanyut dalam tipu-tipu Aceh seperti yang sudah di alami Gayo.
Lembaga Lintas Gayo mencontohkan, Kebudayaan Gayo (SAMAN) yang telah di caplok dengan sadar belum lagi Sejarah Gayo yang di putar balikkan dan di hilangkan di era Ali Hasyimi hal ini terjadi akibat rakyat Gayo mudah dan terlalu percaya sehingga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi rakyat Gayo untuk tidak mudah percaya dan selalu Waspada pada Misionaris-Misionaris yang tidak bertanggung jawab yang telah mengobral Marwah, Harkat dan Martabat Gayo untuk meraup keuntungan secara Individual dan Kelompok sehingga berakibat pada perbuatan yang merendahkan Harga Diri Bangsa Gayo.
“Kami juga menghimbau kepada teman-teman Media di Gayo agar tidak mempolitisir Penyataan-pernyataan yang dikutip dari beberapa pejabat yang ada dan berasal dari Gayo sehingga kita semua terhindar dari fitnah yang bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh masyarakat Gayo, sehingga himbauan kami ini kami anggap penting untuk menjadi bahan pertimbangan kita baik secara individual maupun secara lembaga,” Demikian Harap Aramiko Aritonang dalam rilisnya.
Diberitahukan, Forum Lintas Lembaga Gayo terdiri dari GMNI Aceh Tengah, FKBM Univ. Gajah Putih, Bem Teknik UGP, Bem Ekonomi UGP, Bem Stikes YPNAD Bener Meriah, FKPPI Bener Meriah, PPM Aceh Tengah, LSM Mantap, Peta Aceh Aceh Tengah dan KP3 ALA. (R/Af)
