Banda Aceh | Lintas Gayo– Ghazali Abbas Adan, senator asal Aceh, meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit keuangan terhadap lembaga Wali Naggroe.
“Anggaran Rp 144 milyar untuk lembaga Wali Nanggroe tidak berjalan sesuai dengan pungsi lembaga ini. Banyak persoalan-persoalan di Aceh tidak mampu dijalankan oleh lembaga yang menurut saya masih illegal ini,” sebut Ghazali Abbas, saat dilangsungkan sosialisai empat pilar kebangsaan, yang berlangsung di Aula Kesbangpolinmas, Banda Aceh, Jumat (28/8/2015)
“Lembaga Wali Nanggroe itu masih ilegal dan tidak ada gunanya untuk masyaramat dan cendrung dijadikan sebagai lembaga politik. Lembaga ini dipaksakan untuk dijalankan dan kompensasinya penggunaaan anggaran untuk lembaga ini juga dipaksakan untuk digunakan,” sebutnya.
Ghazali yang turut menyampaikan pandanganya dalam pertemuan itu, menilai lembaga itu belum legal karena belum disahkan Mendagri. Lembaga yang belum mendapatkan pengesehahan dari Mendagri, belum sah menggunakan anggaran negara, sebutnya.
“Masih banyak kaum dhuafa yang belum memiliki rumah, apa salahnya anggaran wali nanggroe diarahkan untuk mereka yang dhuafa,” sebutnya.
Selain itu, fungsi dan peranan lembaga ini tidak jelas, tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. “ Belum menjadi pemersatu rakyat Aceh. Banyak persoalan di Aceh, apa peranya lembaga wali nanggroe? Keharmonisan antara gubernur dan tidak berani disatukan wali nanggroe.”
“Padahal gubernur dan wakil gubernur itu dilingkunganya sendiri, alagi untuk seluruh rakyat. Selama ini wali nanggroe hanya datang ke pesisir timur, tidak pernah ke wilayah tengah dan tenggara,” sebut Ghazali Abbas.
“ Lembaga wali nanggroe harus dekat dengan seluruh lapisan rakyat, bukan hanya dekat dengan kelompo tertentu saja. Seluruh masyarakat diayomi,” pinta Abbas Adan. (LG/ 003)
