Banda Aceh | lintasgayo.com – Rencana pemerintah pusat ingin membangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh patut untuk disyukuri oleh masyarakat Aceh, karena nantinya putra-putri Aceh yang ingin menempuh pendidikan IPDN tidak harus lagi pergi ke pulau Jawa yang tentunya akan menelan biaya yang jauh lebih besar.
Dengan adanya IPDN di Aceh, maka akan semakin menghemat banyak biaya untuk pendidikan, biaya hidup dan transporasi bagi para Praja yang berasal dari Aceh. Demikian hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan ST, di Gedung DPR Aceh, Kamis (14/12/2017).
“Dampak positif yang dapat dirasakan oleh rakyat Aceh dengan adanya IPDN di Aceh, ketika semakin banyak para Praja dari Aceh maupun dari seluruh Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di IPDN Aceh akan memberikan pengaruh baik bagi perputaran ekonomi di Aceh dan juga penambahan sumber pendapatan asli daerah.” ujar Irwan.
Terkait perdebatan yang mengemuka saat ini di media massa mengenai lokasi ideal untuk pembangunan kampus IPDN Aceh yaitu antara Kabupaten Aceh Besar atau di Bireuen, Irwan Djohan mengajak semua pihak untuk mempercayakannya kepada Tim Survey dari IPDN Pusat yang jauh lebih memahami kebutuhannya dari pada kita yang di Aceh tentang syarat-syarat lokasi yang layak dan ideal bagi pembangunan Kampus IPDN itu nantinya.
“Tim Survey IPDN Pusat pasti akan mempertimbangkan kedua kabupaten itu yang mana lebih ideal dari segi fasilitas infrastruktur pendukungnya, jarak dari pusat-pusat pendidikan lainnya serta jarak dari gedung-gedung pemerintahan, ataupun sarana pendukung lain seperti Bandara dan pusat kegiatan ekonomi. Termasuk soal lokasi alam dilingkungan kampus IPDN Aceh tersebut, tentulah tim survey yang lebih memahaminya”, kata Wakil Ketua DPR Aceh.
Irwan Djohan meminta pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen untuk bersabar menunggu hasil dari Tim Survey dari IPDN Pusat, dan nantinya dimanapun lokasi yang dipilih oleh tim survey untuk pembangunan kampus IPDN Aceh tentunya adalah keputusan yang terbaik.
“Jika nanti terpilih di Aceh Besar, maka masyarakat Bireuen tidak harus kecewa, karena memang sejak awal di masa pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah, lokasi yang diusulkan adalah kota Sabang dengan alternatifnya adalah Kabupaten Aceh Besar. Ketika Sabang disurvey ternyata belum memenuhi syarat, maka kemudian dialihkan ke Aceh Besar. Lalu dimasa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf, pak Gubernur mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan kampus IPDN Aceh itu di Kabupaten Bireuen, dan tentunya pak Gubernur tidak sembarangan merekomendasikan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi IPDN dan bukan juga lantaran beliau adalah orang Bireuen. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut beliau tepat juga jika Bireuen dijadikan lokasi pembangunan kampus IPDN Aceh”, kata Irwan Djohan.
Politisi Partai NasDem ini menyarankan kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi Aceh untuk tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung dan tidak melakukan intervensi terhadap Tim Survey IPDN Pusat. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tim itu untuk mempertimbangkan dan menilai sendiri mana lokasi yang ideal, sebab mereka tentu yang lebih memahami kebutuhan dan persyaratan bagi pembangunan kampus IPDN tersebut.
“Mohon, jangan sampai gara-gara kita berdebat dan ribut soal lokasi kampus IPDN ini sesama orang Aceh, membuat pihak pemerintah pusat menganggap Aceh masih belum kondusif dan memindahkan rencana pembangunannya dari Aceh ke provinsi lain. Soal apakah nantinya di Aceh Besar ataukah di Bireuen tidak masalah, sebab tetap sama-sama masih di wilayah Aceh,” katanya. [Rel/LG010]
