Redelong| lintasgayo.com – Pemerintah Bener Meriah kembali mengadakan video conference dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas terkait Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19. Rabu 08/04/2020.
Sebelumnya, Selasa, 7 April 2020, Tgk.H.Sarkawi bersama dengan Mendagri dan beberapa menteri negara membahas terkait kebutuhan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pangan.Video Conference tersebut berlangsung dari Media Center Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bener meriah.
Pejabat negara yang mendampingi Menteri Dalam Negeri dalam video conference tersebut antara lain Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua LKPP Roni Dwi Susanto.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Virus Corona adalah pandemik yang terluas dalam sejarah Indonesia modern sejak 1945 merdeka dan belum pernah mengalami krisis kesehatan yang terluas seperti saat ini.
Adapun strategi utama yang dilakukan adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam.
“Realokasi dan refocusing anggaran difokuskan dalam 3 (tiga) hal utama, yakni peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net dan membantu dunia usaha tetap hidup dan survive” Sebut Tito Karnavian.
Sementara, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan mitigasi resiko perlu diperhatikan, tetap lakukan pengadaan barang atau jasa, dengan melibatkan LKPP dan BPKP, namun, akuntabilitas adalah suatu hal yang sangat penting.
Ia melanjutkan, refocussing dan realokasi dilakukan dengan cermat, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, yaitu untuk peningkatan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaringan sosial.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengutarakan bahwa sesuai Inpres No. 4 Tahun 2020, LKPP mendapat amanat untuk mendampingi dan perlu diperhatikan kondisi darurat sudah dalam penetapan, “sehingga LKPP mengeluarkan edaran sebagai penyederhanaan sehingga pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akuntabel”kata Roni.
Selanjutnya BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan pihaknya telah membuat beberapa ketentuan dan memberikan intruksi kepada kepala perwakilan BPKP se-Indonesia untuk secara pro aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota agar dapat memberikan pendampingan untuk para kepala daerah dalam menentukan realokasi dan Refoccusing kegiatan.
Bupati Bener Meriah Sarkawi usai video conference kembali memimpin rapat dengan unsur Forkopimda membahas tindak lanjut hasil video conference sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut Abuya mengatakan ada beberapa hal yang ia cermati, diantaranya adalah diberinya kesempatan oleh pusat untuk melakukan realokasi dan refocussing kegiatan,
“Tentunya kita berterima kasih, karena diberikan kesempatan realokasi dan refocussing anggaran, walaupun sebagian anggaran belum ada, PAD kita juga masih berproses, ada beberapa daerah yang tidak siap dengan bencana ini, otomatis tidak ada anggaran apapun yang tersedia disitu”
“Akan tetapi dengan adanya ijin realokasi ini kita dapat melakukan penyesuaian penyesuaian yang cukup besar pendapatan dan belanja kita”
Sarkawi juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyampaikan hal itu ke BPKP perwakilan Aceh, Menteri dalam Negeri. Dimana baru kemarin dituntaskan, dan nanti kita akan sampaikan juga ke DPRK agar disesuaikan di internal Dewan”jelasnya.
Kemudian yang menjadi poin utama dalam kegiatan darurat tersebut adalah harga menjadi tidak stabil, disisi lain pemerintah dituntut bekerja dengan cepat, Pastikan mengikuti regulasi, beberapa yang tidak bisa dikonsultasikan ke BPKP dan Inspektorat.
Sarkawi mengingatkan agar tidak ada Niat jahat untuk memainkan anggaran saat bencana, jangan ada unsur-unsur mengambil kesempatan dalam musibah ini, anggaran yang bersifat musibah, pastikan kawal dan jaga dengan baik, dan akan tetap nanti akan diaudit.
“Ini musibah yang kita hadapi, tidak ada yang menyukai, kita tidak ada anggaran maka kita relokasi dan kita laporkan penggunaannya,”Tegas Sarkawi.
Senada dengan Sarkawi, Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Agus Suroto,SH mengatakan Mens Rea yang dimaksud niat jahat tersebut akan diikuti dengan Actus Rius perbuatan melawan hukum.
Jadi niat jahat yang dituangkan ke dalam tindakan untuk mengambil keuntungan, menyambung dari Bupati Bener Meriah marilah kita bekerja dengan niat tulus dan ikhlas demi membantu masyarakat kita.Kata Agus Suroto.
Selanjutnya Komandan Kodim 0106 Letkol Inf.Valyan Tatyunis juga mengatakan bahwa semua unsur penegak hukum menyatakan situasi ini tidak dalam kondisi normal,
Bahwa nanti kita akan koordinasi dengan kejaksaan dan polres keputusan seperti apa, dan yang terpenting adalah semua unsur pemerintah bisa hadir pada saat masyarakat dalam kesusahan apapun bentuknya.
Kapolres Bener Meriah dalam hal ini diwakili Wakapolres Bener Meriah Kompol Maryono mengatakan siap mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah dalam penanganan percepatan penyelesaian wabah Covid-19 juga akan mengawal setiap prores anggaran.
Sementara ketua Pengadilan Negeri Bener meriah Purwaningsih, SH menyebutkan, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, “Dengan adanya wabah covid ini, kita tetap bekerja dengan baik, akan tetapi jangan mengabaikan faktor keselamatan, karena keselamatan adalah hukum yang tertinggi”
Dalam hal tersebut Bupati Bener Meriah didampingi Sekretaris Daerah Haili Yoga beserta unsur Forkopimda, Wakapolres Bener meriah, Komandan Kodim 0106, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Ketua I DPRK, Ketua TP PKK dan Kepala Pengelola Keuangan kabupaten Bener Meriah. (Putra Mandala)
