Takengon | lintasgayo.com – Tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan audiensi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Selasa, (5/9)
dengan tuntutan meminta tambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan tertib dan damai ratusan tenaga kontrak teknis dan administrasi itu masuk ke ruang sidang DPRK Aceh Tengah untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam tuntutan yang dibacakan Pijardi, mereka mempertanyakan dampak uji publik pendataan tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun lalu. Pendataan yang dimaksud terhadap tenaga kontrak teknis dan administrasi pada Kabupaten Aceh Tengah untuk formasi penerimaan PPPK di tahun 2023
“Kami bermohon agar dibuka formasi untuk tenaga teknis dan ADM baik jenjang pendidikan SMP, SMA, dari yang terlama dan S-1 sesuai dengan pendidikan tenaga kontrak,” kata Pijardi.
Sebelum menyelesaikan pengangkatan tenaga kontrak yang sudah ada, memohon jangan menambah tenaga honorer, sedangkan yang ada belum dilakukan pengangkatan. Ujar Pijardi
“Pada saat dibuka formasi baik PPPK dan CPNS mohon lebih memperhatikan jabatan tenaga kontrak masing-masing dinas, karena jabatan yang diisi tenaga kontrak itulah yang kosong ASN-nya,”.
Aksi damai tenaga kontrak disambut oleh ketua DPRK Aceh Tengah, Wakil ketua 1, Edi Kurniawan, Wakil Ketua 2 Ansari dan ketua komisi A Fauzan, dan mengakomodir beberapa point’ yang disampaikan serta akan menyampaikan ke pihak eksekutif melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah yang juga berhadir di ruangan daan mendengar keluhan yang di sampaikan koordinator aksi (Pining79)
