Kutacane | Lintas Gayo – Musibah Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara sehari jelang lebaran Idul Fitri 1433 H lalu, merupakan duka yang mendalam bagi masyarakat Aceh Tenggara Aceh dan Aceh secara umum.
“Ini luka Aceh di Hari Fitri,” ujar M Iqbal warga Banda Aceh asal Blangkeujeren, Jumat (24/8/12).
Walhi Aceh merilis, akibat banjir bandnag ini, sedikitnya 172 unit rumah, termasuk fasilitas publik lainnya dengan katagori 53 rusak berat, 13 rusak sedang dan 106 rusak ringan, serta rusaknya fasilitas umum seperti mesjid/mushalla, sekolah dasar, jembatan, jalur transportasi dan berbagai sarana dan prasarana publik lainnya.
Menurut laporan masyarakat dan data yang dihimpun Walhi Aceh, banjir bandang tersebut selain meluluhlantakan banguan serta sarana dan prasana, juga mengakibatkan 6 orang penduduk setempat meninggal dunia.
Direktur eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar banjir tersebut telah menyapu desa-desa pedalaman yang berada dalam wilayah kecamatan Leuser yang berjarak 80 km arah utara Kutacane, Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara.
Bahkan salah satu desa yang diterjang air bah yaitu desa Naga Timbul, sangat terisolir karena berada di kaki gunung, berbatasan langsung dengan Tanah Karo, Sumatera Utara. Selain Desa Naga Timbul, Desa lainnya yang terkena banjir antara lain Desa Sukadamai, Gayo Sendah, Sepakat, Liang Pangi dan Bunbun.
“Ini bukan musibah yang pertama, namun sudah berulang kali terjadi. Untuk itu sebelum bencana serupa datang lagi, Pemerintah Aceh dan aparat keamanan harus bisa membasmi para pembalak liar yang berdampak pada musibah banjir bandang ini,” ujar Direktur Eksekutif Walhi TM Zulfikar dalam siaran persnya yang diterima LG, Jumat (24/8/12).
Dikatakan, Pemerintah Aceh dan aparat keamanan diminta segera bertindak cepat dalam menumpas pelaku penebangan liar (ilegal logging) yang masih marak melakukan perambahan di kawasan ekosistem Leuser yang dilindungi.
Sebab, menurut Walhi Aceh banjir bandang sebagaimana yang terjadi di Aceh Tenggara akan menjadi sebuah rutinitas jika tidak segera disikapi secara serius oleh Pemerintah dan aparat keamanan.
Saat ini, lanjut TM Zulfikar, tindakan nyata harus dibuktikan agar tidak ada lagi pembalakan liar atau penebangan pohon semene-mena. Walhi Aceh berharap agar Gubernur Aceh harus segera mengambil tindakan tegas dan memerintahkan aparat penegak hukum terkait untuk segera mengungkap pelaku penebangan liar di kawasan ekosistem leuser.
Hasil investigasi Walhi Aceh bersama anggotanya di daerah terungkap bahwa hampir rata-rata pemilik perusahaan panglong di Kabupaten Aceh Tenggara adalah para oknum aparatur Negara yakni kalangan oknum aparat, pejabat pemerintah dan anggota maupun mantan anggota dewan yang terhormat.
Tapi justru jika terjadi bencana yang kena imbasnya adalah masyarakat. Sehingga tidak jarang terjadi banjir dan longsor yang mengakibatkan rumah penduduk hanyut terbawa air, lahan pertanian rata menjadi tanah, bahkan menelan korban jiwa.
Musibah banjir ini selalu yang menjadi korban masyarakat, sementara yang berbuat (pelaku pembalakan liar) dibiarkan menghirup udara segar dan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.
Keadilan memang sulit di cari tapi langkah yang di butuhkan adalah suatu kesatuan sikap dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap keselamatan hutan dan msyarakat pada umumnya.
Dikatakan, pengalaman masa lalu di jadikan hikmah bagi pengembangan kerja penyelamatan lingkungan. Penebangan kayu di hutan yang berlebihan tidak hanya akan menyebabkan banjir dan longsor tetapi juga merubah iklim dimana iklim menjadi panas dan hutan sebagai fluktuasi cuaca.
Selain itu juga perlu dievaluasi dan ditinjau kembali berbagai kebijakan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan dan lahan menjadi perkebunan, tambang dan juga kebijakan pembukaan hutan untuk pembangunan jalan yang apabila tidak dapat diawasi secara baik justru akan semakin memperburuk kondisi hutan dan lingkungan.(SP/red.04)
