Takengen | Lintas Gayo – Ada apa dengan mobil dinas Bupati Aceh Tengah? Hujan tanggapan menjadi fenomena ketika ada pimpinan daerah atau bahkan pimpinan negara sekalipun bila terkait dengan fasilitas yang diterima, terutama fasilitas transportasi.
Sebut saja Presiden Indonesia, Pak SBY yang sejak periode pertama kepemimpinannya sudah mau akan difasilitasi pesawat kepresidenan dengan alasan lebih hemat dan menunjukkan kewibawaan negara sebagai refresentasi masyarakat.
Namun, tetap saja pesawat tersebut ditentang oleh banyak kalangan. Boleh jadi pihak yang menolak tersebut punya analisis tersendiri yang memandang sewa lebih baik daripada beli. Tapi juga pertentangan pendapat sarat ditunggangi kepentingan politik.
Dibanyak daerah, bukan barang baru perselisihan pandangan terkait pengadaan mobil dinas kepala daerah yang juga dipandang sebagai bentuk “aji mumpung”, namun tidak sedikit juga pihak yang berpendapat pesawat kepresidenan ataupun mobil kepala daerah merupakan suatu kewajaran sejauh sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Lebih khusus terkait kendaraan operasional kepala daerah, sudah diatur dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, yang hanya membolehkan kepala daerah difasilitasi kendaraan perorangan dinas 2 unit, yaitu satu jenis sedan dan satunya lagi jenis Jeep.
Tentu saja jika ada pemerintah daerah melanggar ketentuan tersebut patut dipertanyakan, namun juga perlu ditelaah lebih jauh status kendaraan yang sedang digunakan oleh masing-masing kepala Daerah.
Ragam tanggapan juga diterima oleh pemerintah daerah Aceh Tengah, ketika unit kerja terkait akan melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah penghasil kopi arabica tersebut.
Tanggapan datang mulai dari unsur dewan perwakilan rakyat daerah, pengguna jaringan sosial dengan berbagai komentar positif maupun negatif, serta satu dua masyarakat dengan pandangan dibenak masing-masing.
Ada yang bilang, mobil bupati kan sudah ada 3 (camry, pajero, innova), apa masih kurang?, bahkan ada komentar bahwa pengadaan mobil menyelisihi kondisi masyarakat yang saat ini masih terkena dampak gempa bumi tahun lalu.
Ketika dikonfirmasi terkait dengan rencana pengadaan kendaraan perorangan dinas jenis jeep, Kabag Humas Aceh Tengah, Mustafa Kamal menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas hanya semata-mata bagian dari memperlancar operasional kepala daerah.
Dikatakan Mustafa, kebutuhan kendaraan roda empat yang refresentatif menjadi pertimbangan perlunya pengadaan kendaraan dinas baru bagi kepala daerah setempat, khususnya untuk kendaraan lapangan.
“Ini sebenarnya bukan barang baru. Bahkan, sudah diprogramkan sejak tahun lalu, namun karena berbagai pertimbangan sehingga urung direalisasikan,” ungkap Mustafa.
“Tidak ada keinginan lain, kendaraan dinas lapangan merupakan kebutuhan dengan kondisi topografi dan geografis Aceh Tengah yang memang membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi khusus berjenis jeep,” imbuhnya lagi.
Menurut Mustafa saat ini kendaraan bupati hanya satu yaitu sedan Camry, sedangkan mobil lainnya Pajero Sport yang juga sering digunakan oleh bupati dalam kunjungan kerja lapangan berstatus kendaraan pool Sekretariat Daerah Aceh Tengah.
Begitu juga dengan kendaraan Kijang Innova bukanlah kendaraan dinas bupati, tapi merupakan mobil operasional PKK Aceh Tengah, yang tidak lain digunakan oleh Ketua TP-PKK dalam berbagai kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di daerah itu.
Jadi, menurut Mustafa tidak benar jika ada pihak yang mengatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan dinilai tidak sensitif terhadap suasana hati masyarakat yang baru mengalami musibah.
Apalagi, Mustafa mengatakan pengadaan mobil dinas tersebut sudah tertera dalam APBK 2014, dengan kata lain sudah melalui pertimbangan dan persetujuan DPRK Aceh Tengah.”Jadi aneh kalau ada pihak tertentu hari ini berbicara jika kendaraan dinas tersebut merupakan keinginan sepihak,” sahutnya. (Relis Humas Pemkab Aceh Tengah)
Berita Terkait :
Ormas dan LSM; Bupati Tidak Punya Hati Nurani”
DPRK Sorot Pengadaan Mobil Dinas Bupati Aceh Tengah
Mobil dinas landcruiser sebelumnya kemana, apakah itu tidak layak pakai lagi, dan kenapa sekarang berada di banda aceh, siapa pemiliknya sekarang. Dan kalau sudah di Dem berapa harga Demnya dan dikemanakan uangnya. Tidak perlu membuang uang ketika daerah masih membutuhkan untuk kepentingan lain. Aneh kalau daerah yg sedang mengalami musibah gempa, dan blm pulih dihati kita semua, sementara kepala daerah senang-senang mengusulkan mobil baru.Dan setiap tahun mengusulkan mobil dinas.