Takengon | lintasgayo.com – Rusaknya akses jalan desa pedalaman yang terdapat di kampung jamat, Kecamatan linge menuai keluhan dari masyarakat pengguna. Warga sekitar berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki kerusakan jalan agar moda transportasi dapat lewati dengan layak.
Kader HMI cabang Takengon Afdhalal Gifari dari bidang PTKP mengatakan “selayaknya akses jalan tersebut segera diperbaiki oleh dinas terkait, hal ini dinilai wajar karena telah mengalami kerusakan sehingga menabrak warga yang ingin melintas”
“Ini merupakan akses utama masyarakat, sehingga sangat diprioritaskan agar bisa diperbaiki, lewat disini tidak nyaman dikarenakan aspal semua disini terbuat dari tanah merah, sehingga sangat menyulitkan warga untuk beraktivitas melalui jalan tersebut,” pungkas Afdhal
Sementara itu, masyarakat di kampung pedalaman jamat itu juga membenarkan bahwa jalan lintasan masyarakat yang notabennya padat penduduk telah mengalami kerusakan, dan sudah tidak wajar lagi untuk lintasan manusia.
Tidak hanya sampai disini , Afdhalal Gifari meminta agar PJ.bupati Aceh Tengah harus dengan tegas menangani problem yang sangat urgent terkait dengan insfratruktur di daerah yang masih banyak belum terbangun.
Sebagaimana mestinya seperti apa yang bapak pj.bupati katakan yakni ingin membangun Aceh Tengah untuk lebih baik lagi, harapannya agar PJ Bupati dapat merealisasikan ucapan nya.
Jalan di daerah pedalaman jamat kecamatan linge itu jalan yang ketika cuaca kamarau pun sulit di lewati konon apabila cuaca ekstrim seperti ini yang selalu di guyur hujan deras.
Kami dari HmI cabang Takengon siap membersamai masyarakat kecamatan linge untuk meminta hak masyarakat di bidang insfratruktur sebagaimana yang di jelas kan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
“Harapannya PJ Bupati dapat memantau secara langsung kondisi daerah asal tersebut agar dapat menilai secara langsung upaya apa yang tepat untuk dilakukan, apalagi PJ Bupati yang memiliki background di Dinas PUPR sebelumnya pasti akan paham betul apa tindakan yang tepat dilakukan, tidak hanya fokus membangun infrastruktur di seputaran kota saja yang di bangun tapi lihat ke pedalaman juga yang ada di daerah Takengon, Aceh Tengah itu secara keseluruhan”. Tutup afdhal dengan tegas (Rel/LG010)
Comments are closed.