Takengon | lintasgayo.com -Lemahnya pengawasan pemilihan kepala Daerah (pilkada) yang berlangsung tahun 2024 ni menjadi sorotan publik, salah satunya datang dari kalangan mahasiswa.
Pj Presiden mahasiswa Universitas Gajah Putih, Heru Ramadan menyayangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan panwaslih Aceh Tengah dan terkesan tidak profesional dalam bidangnya.
“Betapa tidak pemungutan suara tinggal menghitung hari seharusnya Komisioner panwaslih Aceh Tengah lebih meningkatkan pengawasan bukan asik jalan jalan keluar daerah”, Ujar Heru Sabtu (26/24)
Pengawasan dalam masa kampanye dan pertemuan – pertemuan kandidat jarang sekali terlihat adanya pengawasan secara terukur dengan keterlibatan beberapa unsur yang dilarang ikut serta dalam kegiatan tersebut dan adanya kampanye hitam yang menyudutkan kandidat tertentu.
“Kami juga mendengar kabar para komisioner dan sekretariat lebih mementingkan keluar daerah, dari pada meningkatkan pengawasan terhadap proses pilkada, apalagi keluar daerah bukan hanya tupoksi yang bersangkutan inikan sangat disayangkan”, lanjut Heru Ramadan
Menurut Heru, melihat anggaran yang diberi begitu besar mencapai 11 milyar, dibandingkan dengan kabupaten lain kemungkinan “dugaan” adanya ketidak wajaran, panwaslih dengan kondisi Aceh Tengah yang masih dalam keadaan defisit tentu ini harus menjadi titik perhatian kita bersama.
Panwaslih tentu harus mampu mempertanggung jawabkan kedepannya, dan saya minta kedepannya aparat penegak hukum memeriksa anggaran tersebut secara terbuka dan objektif.
“Dengan kondisi banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi, seperti kita lihat beberapa kampanye hitam di media sosial saling menyudutkan paslon tertentu ini akan menjadi perpecahan di antara kita dan sepertinya panwaslih hanya diam” jelas Heru
Heru mengaku heran, kenapa panwaslih tidak mengambil tindakan apa-apa padahal pelanggaran ada di depan mata, tidak ada porsi kerja panwaslih yang kita lihat berarti sampai saat ini.
Kehadiran panwaslih adhoc hanya terkesan amatiran mereka tidak turun ke lapangan, padahal ada pelanggaran yang nyata, seperti kampanye rasis yang dilakukan pasangan calon tertentu.
“Panwaslih jangan diam ditempat hanya menunggu laporan. panwaslih memiliki pengawas di setiap kecamatan dan desa jika kalian benar bekerja seharusnya mereka tau apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, jika tidak tau dan tidak bersikap mending panwaslih dibubarkan saja”.tegas Heru Ramadan (***)
