MaTA : Pelatihan Life Skill Aparatur Desa Aceh Tengah Adalah Modus Menguras Dana Desa
Takengon | Lintasgayo.com – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan pelatihan life skill yang berlangsung di Parkside Petro Gayo Hotel Takengon adalah modus menguras dana desa.
“Apapun kegiatannya baik itu pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) adalah sebuah modus menguras dana desa,” kata Alfian kepada awak media, Minggu, (02/03/2025).
Sebelumnya diketahui, sejak 24 – 28 Februari 2025 lalu, sebanyak 160 peserta dari masing – masing desa di Aceh Tengah ikut dalam pelatihan yang digelar oleh Lembaga Edukasi Training Center Indonesia (ETCI), asal Sumatera Utara, sebagai pihak ketiga.
Masing – masing peserta memberikan biaya pelatihan sebesar Rp 12,5 juta bersumber dari dana desa tahun 2025. Sehingga total pembiayaan yang dihamburkan selama lima hari itu sebesar Rp 2 miliar.
Menurut Alfian, dalam sebuah kegiatan bersumber dari dana desa yang berkaitan dengan pelatihan atau bimtek sangat berpotensi adanya keterlibatan aparat penegak hukum (APH).
Ia melanjutkan, berdasarkan temuan – temuan yang dilakukan oleh pihaknya, potensi keterlibatan oknum APH dalam kegiatan pelatihan atau Bimtek bukan pola membangun kapasitas.
“Namun, keterlibatan mereka adalah pola menguras dana desa untuk kepentingan – kepentingan para oknum – oknum APH itu sendiri,” ungkapnya.
Soal adanya dugaan keterlibatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tengah dalam mengkoordinir kegiatan tersebut, Alfian mendesak Plt Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh melakukan verifikasi.
“Plt Kajati Aceh harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, apakah benar pelatihan atau bimtek ini di koordinir oleh Kajari Aceh Tengah seperti informasi yang beredar,” katanya.
Jika itu benar, kata Alfian harus diberikan tindakan tegas, karena perbuatan itu merupakan bagian dari pola – pola atau modus yang sama sekali tidak dapat ditolelir.
“Modus – modus seperti ini sebenarnya hampir sama terjadi seperti di daerah lain. Oleh karena itu, Plt Kajati Aceh harus segera melakukan verifikasi fakta – fakta tersebut. Apalagi informasi ini sudah beredar dikalangan masyarakat jika ada indikasi kegiatan tersebut digerakan oleh Kajari Aceh Tengah,” tegas Alfian.
Disisi lain, Alfian juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah melalui Kesbangpol untuk mengecek status lembaga sebagai penyelenggara kegiatan itu.
“Mengecek dalam arti apakah lembaga itu bodong atau tidak. Karena pengalaman kami (MaTA), ada salah satu kabupaten yang kita lakukan tracking, ternyata lembaga penyelenggara kegiatan itu bodong, tidak ada alamat, alamatnya rumah orang di Tebing Tinggi,” ungkapnya.
“Kita berharap Kesbangpol untuk mengecek lembaga penyelenggara pelatihan life skill di Aceh Tengah. Dan saya pikir harus ada langkah yang tegas,” timpalnya.
Selain itu, Aflian menegaskan dalam sebuah kegitan tidak sepatutnya menggunakan kekuatan – kekuatan yang dapat mengintervensi desa sehingga desa terpaksa mengeluarkan biaya. Tujuannya menguras dana desa.
“Saya pikir, bupati dan wakil bupati tidak perlu takut, apakah dalam kegiatan ini ada keterlibatan APH, harus diungkapkan. Kalau tidak, tatanan dari tata kelola desa bakal dihancurkan,” tegasnya.
“Dari pengalaman yang sudah terjadi, publik juga sudah tau siapa pemain – pemainnya. Maka, kalau minsal ada potensi terlibat Kajari Aceh Tengah, saya pikir Plt Kajati harus mengusut secara tuntas. Ini orang harus dicopot jika terlibat, harus diproses,” pungkas Alfian.
Sementara itu, pelatihan life skill di Aceh Tengah untuk tahap selanjutnya, menurut Alfian harus dihentikan karena merupakan kegiatan modus mencari keuntungan.
“Karena ini modus ya. Tahap selanjutnya harus dihentikan. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah harus melakukan pengkajian secara mendalam, apa manfaat dari kegiatan ini. Jadi, acara – acara semacam ini seolah – olah adalah kegiatan baik, padahal ini adalah modus menguras dana desa ,” tutup Alfian. (Mhd/Ril)
