Mantan anggota DPR RI dari PDIP ini mengakui seperti kena “tamparan” dalam hiruk pikuknya rencana pertambangan di Linge, Aceh Tengah. Jabatanya sebagai ketua Dewan Adat Gayo (DAG) menjadi sorotan.
Sikap DAG dinanti masyarakat, apalagi aksi penolakan tambang yang dilakukan oleh kaum muda yang peduli dengan Gayo, gelombangnya silih berganti. Mantan Bupati Bener Meriah ini juga mendapat hujatan, khususnya di dunia maya.
Mendapat “tamparan” itu, Tagore Abubakar, mengakui berupaya mengumpulkan data tentang PT Linge Mineral Recourse (LMR) yang akan beroperasi di Abong, Linge, Aceh Tengah, untuk mengeruk emas dari bumi Gayo.
“Saya mendatangi PT LMR dan berupaya mendapatkan data. Demikian dengan data lainya, semuanya saya dalami. Setelah saya memahaminya, makanya saya bersikap dan menyatakan dukungan terhadap tambang di Linge,” sebut Tagore Abubakar.
Penulis memperhatikan raut wajah Tagore serius dan sedikit tegang, ketika awal pembicaraan tentang tambang di Linge. Apalagi ketika kalimat yang diucapkanya, setelah mendatangi PT LMR di Jakarta dan mendapatkan data, kemudian dia menentukan sikap mendukung pertambangan.
Apakah Tagore mendapatkan kompensasi dari PT LMR? Kemudian setelah mempelajari data yang didapatnya, dia menyatakan sikap sebagai ketua DAG mendukung pertambangan di Linge, dengan argumen untuk kesejahtraan masyarakat.
Dalam keteranganya dengan wartawan di Caffe Batas Kota Takengon, Selasa (17/`12/2019), tokoh politik ini bukan hanya menyuguhkan data, namun menyampaikan penjelasan tentang tambang dari sisi agama dan sosial.
Tagore menepis “tudingan” dia bertemu dengan PT LMR kemudian menyatakan sikap mendukung, karena sudah mendapatkan kompensasi.
“Ketika saya bertemu dengan pihak PT LMR, minum mereka saya yang bayar. Bahkan ketika mengambil data ke LMR, utusan yang saya suruh ambil. Saya ingin bebas dan tidak mau terikat, sehingga saya dapat bersuara. Saya tidak membela PT LMR, namun saya perjuangkan nasib rakyat di Linge,” sebut Tagore.
Menghubungi PT LMR dilakukan Tagore, karena dia disudutkan sebagai dewan adat. Tudingan yang ditujukan kepadanya untuk bersikap, harus dijawab. Untuk menjawabnya harus berdasarkan data, bukan asumsi. Untuk itulah Tagore mengakui berupaya mendapatkan data.
Wamena, Papua bisa mendapatkan hasil 10 persen dari tambang. Lantas mengapa kita tidak bisa mendapatkan saham 10 persen itu. Dimana saham itu 7 persen untuk Aceh Tengah dan 3 persen lagi untuk Aceh secara keseluruhan.
“Saham itu bisa kita dapatkan dari keuntungan tambang. Komitmen ini yang harus kita perjuangkan, agar negeri ini bisa dibangun. Rumah masyarakat bisa lebih layak. Anak anak di Linge bisa hidup sejahtera, mendapatkan pendidikan, serta tidak selamanya termarginalkan,” jelas Tagore.
Raut wajah Tagore yang semula serius dan agak sedikit tegang, ahirnya mencair dan suasana akrab dengan wartawan terbangun. Sesekali terdengar kelakar. Tagore berulang kali menjelaskan soal lingkungan, bahkan dia sempat mengeluarkan beberapa peta.
Nasib Linge
Menurut Tagore, lingkungan juga tidak berpengaruh dengan kehadiran tambang ini. Kini kajian Amdal sedang dilakukan. Dilain sisi Pemda Aceh Tengah juga akan menyediakan dana senilai Rp 200 juta untuk melakukan pengkajian Amdal pertambangan.
Mengapa lingkungan tidak berpengaruh dengan tambang ini? “ Penambanganya dilakukan dengan terbuka dan area yang dipergunakan hanya 0,03 persen dari ijin yang sudah dikeluarkan Pemda Aceh Tengah,” jelasnya.
“Saya terkejut. Gila….!!! Area yang dikeluarkan dalam ijin pertambangan ini. Semasa bupati dijabat Nasaruddin, ijin yang diberikan mencapai 36. 450 hektar. Sementara area yang akan dibuka untuk pertambangan terbuka ini hanya 116,5 hektar,” sebut Tagore.
Hanya 116 dari 26.450 hektar yang diberi ijin. Lokasinya juga bukan hutan lindung namun APL. Jaraknya dari kerajaan Linge juga jauh, mencapai 10 kilometer. Mengapa ijinnya begitu luas? Ada apa ini?
Pemda Aceh Tengah sudah mengeluarkan ijin pertambangan untuk PT MLR lokasinya di Kecamatan Linge dan Bintang. Luas area untuk eksplorasi itu mengalami penurunan dari tahun awal ijin diberikan.
Dalam surat ijin yang ditanda tangani Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, pada tahun 2009 area untuk eksplorasi mencapai 98.143 hektar.Tahun 2011 kembali dikeluarkan perpanjangan ijin, namun areanya sudah berkurang, bukan lagi seluas 98 ribu lebih, namun berkisar pada 50.033 hektar.
Demikian di tahun 2012, areanya masih 50.033 hektar, namun pada tahun 2014, Nasaruddin menanda tangani ijin, luas area untuk dieksplorasi PT LMR di Kecamatan Linge dan Bintang, seluas 36.420 hektar.
Dari luas 36.420 hektar, menurut Tagore, setelah dia mendalami data dari PT LMR, pihak yang akan melakukan pertambangan di sana hanya mempergunakan area 116,5 hektar. Hanya 0.03 persen dari luas area ijin.
Menurut Tagore, lokasi Abong yang akan dibuka untuk pertambangan ini, jaraknya 10 kilometer dari kerajaan Linge.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan pertambangan ini akan menghancurkan peradaban Linge. Hancurnya makam Linge. Jaraknya 10 kilometer dari Linge. Sebagai generasi dari Leluhur Linge, saya harus mempertahankan kerajaan Linge,” sebutnya, sambil menunjuk titik Abong di dalam peta.
“Untuk merawat dan mempertahankan Linge,” sebut Tagore,” saya mempergunakan dana pribadi memperbaiki dan menata makam. Itu sudah saya lakukan dan sebenarnya saya enggak mau ungkapkan. Namun karena saya dituding, ya terpaksa saya jelaskan”.
Menurut Tagore, kehadiran tambang di Linge dapat mempertahankan adat istiadat Gayo. Ketika masyarakat sudah hidup sejahtera, mereka akan mampu menata diri dan menjaga adat istiadatnya.
Kemiskinan itu dapat merusak peradaban. Kemiskinan itu juga dapat mengoyahkan aqidah, kemiskinan untuk merusak aqidah hanya setipis kulit bawang dan itu sudah disampaikan Rasul kita. Kemiskinan dan peparangan yang merusak peradaban. Tetapi kalau masyarakatnya sejahtera, agama dan adat istiadatnya akan terjaga.
“Negeri kita ini kaya, mengapa tidak dimanfaatkan untuk kesejahtraan. Berdosa kita bila tidak diberdayakan dan membiarkan masyarakat Linge termarginalkan,” sebutnya.
“Gayo itu sumber emas, saya memiliki datanya. Sekitar 200 ribu hektar tanah kita di Aceh Tengah mengandung emas. Demikian dengan Gayo Lues, gedung pemerintahanya dibangun diatas emas. Di dalam tanah gedung pemerintahan Galus itu emas,” sebut Tagore.
“Mengapa yang dihalalkan Tuhan dan harus kita manfaatkan untuk kesejahtraan, justru kita mengabaikanya. Bukankah kita berdosa membiarkan masyarakat kita miskin termarginalkan, padahal kita punya potensi untuk mensejahterakan mereka,” sebut mantan bupati Bener Meriah ini.
“Apakah emas itu ada nisab zakatnya? Apakah babi ada nisab zakatnya. Mengapa emas ada zakatnya, mengapa babi tidak. Karena emas halal maka ada zakatnya, sementara babi haram tentu tak ada zakatnya,” sebut Tagore.
“Kalau emas itu halal, mengapa tidak kita pergunakan untuk kesejahtraan rakyat? Linge itu adalah kawasan marginal di Aceh Tengah. Mengapa ada yang menolak ketika masyarakat di sana akan disejahterakan melalui tambang,” tanya ketua DAG ini.
Menurut Tagore, kalau ada yang mengatakan masyarakat Linge menolak tambang, itu adalah isu yang sengaja ditiupkan untuk mengorbakan masyarakat Linge. Isu itu bohong.
“Kepala desa di Kecamatan Linge beserta tokoh masyarakat sudah membuat pernyataan, mereka mendukung tambang demi kesejahtraan mereka. 16 kepala desa (reje) dan tokoh masyarakat sudah menanda tangani persetujuan hadirnya tambang emas di sana,” sebut Tagore.
“Kalau ada yang menyebutkan masyarakat Linge menolak, itu sudah dipolitisir. Mungkin mereka tidak pernah ke Linge dan tidak tahu persoalan lapangan, sehingga menyebutkan penolakan. Informasi yang mereka dapatkan tidak berdasarkan data, namun lebih kepada asumsi,” jelasnya.
Reaksi Mereka yang Menolak
Pernyataan Tagore mendukung pertambangan di Linge mendapatkan reaksi dari berbagai pihak yang selama ini sudah berupaya melakukan kehadiran tambang di negeri bersejerah itu.
Maharadi, koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) yang selama ini “getol” memperjuangkan penolakan tambang di Gayo, menyampaikan pernyataanya atas sikap ketua Dewan Adat Gayo.
Menurut Maharadi kepada Dialeksis.com, Rabu (18/12/2019), Dewan Adat Gayo (DAG) keliru mendukung rencana kehadiran tambang emas di Linge. Dewan Adat Gayo, sudah menjatuhkan harkat martabat urang Gayo.
“Entah apa yang yang merasuki pernyatan lembaga adat mendukung tambang. Negeri ini akan sangat berbahaya jika ada orang-orang berlaku khianat terhadap tanah leluhur,” sebut Maharadi.
Seharusnya Dewan Adat Gayo mampu merefleksi dirinya, mempertanyakan apa peran dan kontribusi terhadap kedaulatan tanah leluhur. Bukan ikut menyetujui, dan memberikannya ke asing untuk di eksploitasi, jelas coordinator LSM Jang-Ko ini.
Lembaga Adat Gayo sudah menjatuhkan martabat dan harga dirinya. Tagore itu bukan merupakan representasi tokoh Gayo, apalagi berbicara dukung atau tidak soal tambang.
“Jika ia tokoh, harusnya aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak tambang harus didukung, bukan malah dibantah. Karena, legalisasi Tagore sebagai dewan adat adalah fungsi kontrol atas kerja pemerintah,” jelasnya.
Maharadi menilai, apa yang disampaikan Tagore merupakan ungkapan yang tidak bersandar pada kajian akademik dan sesuai kapasitasnya sebagai akademisi. Ia sebagai masyarakat biasa, yang kebetulan saja menjabat sebagai dewan Adat Gayo.Tagore harus tau fungsi dia sebagai dewan Adat Gayo.
“Kami menduga kuat, bahwa dewan Adat Gayo merupakan bagian dari perusahaan tambang. Sehingga segala narasi yang diucapkan ke publik adalah narasi dukungan, bukan narasi telaahan sebagaimana dipertanyakan oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya,” sebut Maharadi.
Adanya pernyataan mendukung tambang, sama artinya DAG telah membuka kran pengrusakan tatanan Adat di Gayo. Sosial budaya masyarakat akan rusak dengan hadirnya tambang.
“Apa yang disampaikan oleh DAG bukanlah representatif keinginan atau kepentingan masyarakat Adat Gayo, tetapi lebih pada kepentingan pribadinya,” sebut aktifis ini.
Lain lagi yang disampaikan Salman Yoga, akademisi dan pemerhati adat dan sejarah Gayo. Menurutnya, Tagore hanya memuluskan nafsu sesaat dengan mendukung kehadiran PT LMR.
“Jangan menjual garis hidup yang tidak beruntung bagi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dari sini saya tahu, bahwa Tagore buta sejarah Gayo, khususnya sejarah Linge,” sebut Salman yang memberikan keterangan kepada Dialeksis.com, Rabu (18/12/2019) via selular.
Menurut seniman ini, semiskin-miskinnya masyarakat Linge, mereka tidak dimiskinkan oleh peradaban. Justru, rezim pemerintahan yang memiskinkan mereka.Pernyataan miskin itu hanya diutarakan dari seorang Tagore saja, akan tetapi wilayah Linge itu hanya dimarginalkan oleh rezim, baik rezim pemerintahan yang lalu maupun saat ini.
“Kita harus tahu sejarah. Jalan aspal menuju Linge hingga ke Jamat, itu atas perjuangan almarhum Iklil Ilyas Leube. Banyak pihak yang tahu tentang ini. Almarhum juga memperjuangkan jembatan menuju buntul Linge. Masjid, mess. Namun, perjuangan Iklil itu kandas ketika almarhum meninggalkan alam pana ini,” sebut Salman.
“Tagore sudah menjadikan kemiskinan masyarakat Linge sebagai tameng untuk mendukung tambang emas. Itu menandakan orang sekelas Tagore adalah orang buta sejarah dan sama sekali tidak paham sejarah,” kata Salman.
Tambang di Linge sudah memunculkan polemik antara pendukung dan mereka yang menolak kehadiranya. Bagaikan guliran bola salju, perbedaan itu semakin lama semakin besar. Linge kini sedang “dipertaruhkan”antara mereka yang menolak dan mendukung tambang.
Linge adalah negeri yang bersejarah. Dari sana sudah dilahirkan raja terkemuka Aceh. Di generasi milenial ini, sejarah apa lagi yang akan diukir? Negeri dalam dalam lambaian pinus yang kaya akan kandungan alam ini sedang menanti, apalagi catatan untuknya? (Bahtiar Gayo/Dialeksis.com)
