Takengon | Lintas Gayo – Tanggul pinggiran Danau Lut Tawar yang menghubungkan Kampung Boom dan Mampung Mendale atau yangg lebih dikenal Tanggul Boom-Mendale, kembali menjadi pembahasan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tanggul, yang dimaksudkan untuk memperindah Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Daerah Tujuan Wisata, juga dimasudkan untuk memperluasa kawasan perkotaan, tman dan penhijauan.
Keberadaan tanggul Boom-Mendale yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2004 tersebut, hingga saat ini belum juga kunjung selesai dibangun. Kenyataan ini bukan hanya dipicu dengan masalah teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut dengan keberadaan dan kepemilikan tanah yang hingga kini masih belum sepenuhnya terselesaikan.
“Terkait tanggul Boom-Mendale, Kepemilikan tanah dan ganti rugi menjadi dua hal yang belum dapat diselesaikan dengan baik,” ungkap Bupati Aceh Tengah Ir Nasaruddin dalam forum musyarawarah menacari solusi kelanjutan pembangunan Aceh Tengah, yang diikuti tokoh masyarakat, unsur DPRK Aceh Tengah Selasa (5/2/2013) siang di Gedung Operation Room, Sekretariat Daerah setempat.
Menurut Bupati, besarnya manfaat bila tanggul tersebut dapat dibangun segera, diantaranya lingkungan lebih tertata asri, tidak kumuh dan lebih teratur, disusul dengan tumbuhnya sentra ekonomi baru, terutama yang mendukung wisata kuliner dan arena bermain sebagai pendukung wisata. keluarga disekitar kawasan tanggul.
Karenanya, Nasaruddin mengajak tokoh masyarakat dan para pemanku kepentingan, untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi. Terutam a menyangnkut dengan keberadaan kepemelikian tanah.
Untuk diketahui, saat ini banyak warga yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan maupun telah menduduki kawasan sepadan danau yang masuk dalam site plan tanggul boom mendale sejak lama. Pembangunan tanggul juga dapat memperkecil kerugian masyarakat, karena tanggul akan dibangun sejalan dengan penataan drainase kota sehingga diproyeksikan dapat menyalurkan limpahan air buangan yang berasal dari permukiman warga, maupun ketika permukaan air danau mengalami kenaikan, dengan demikian banjir lokal yang selama ini di keluhkan warga dapat dieliminasi.
“Sejatinya, pemerintah tidak mungkin mengorbankan kepentingan masyarakat, apabila memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, begitu juga ma syarakat hendaknya menyadari kepentingan yang lebih besar bila tanggul dapat terbangun segera,” ujar Nasaruddin.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat tampak memberikan tanggapan. Dari beragam pandangan pada dasarnya masyarakat menyetujui, namun diharapkan adanya pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh warga pemilik tanah, serta kejelasan wilayah yang terkena rencana pembangunan tanggul maupun peruntukkannya, seperti yang dikemukakan Kepala Kampung Persiapan Boom, Azhar Samad.
“Kami perlu ketegasan koordinat atau patok wilayah mana saja yang terkena berikut peruntukan lahan tersebut,” kata Azhar Samad .
Dipihak lain, salah seorang anggota DPRK Aceh Tengah, Muchsin Hasan menguatkan keinginan pemda dan masyarakat setempat untuk mempercepat realisasi pembangunan, tanggul Boom-Mendale. Ia bahkan mengatakan, pembangunan tanggul merupakan cita-cita bersama untuk menata lebih baik kawasan pinggiran sekitar danau.
“Kita dikenal sebagai daerah pariwisata, banyak hal yang harus dibenahi salah satunya adalah penataan danau,” ungkapnya.(SP/red.04)