Pengantar Redaksi: Tulisan Bahtiar Gayo ini sudah terbit di Harian Waspada, penghujung Maret 2013 lalu. Melihat situasi yang berkembang saat ini, pihak kepolisian serius menggarap dugaan korupsi Ketapang, Lintas Gayo menaikkan tulisan ini yang masih relevan dengan keadaan sekarang. Inilah tulisannya.
KETAPANG, sebuah hutan belukar tempat jin buang anak. Wilayah Kecamatan Linge ini disulap Bupati Aceh Tengah, sebagai kawasan peternakan. Untuk mewujudkan obsesi Pemda ini, walau secara bertahap anggaran yang dituangkan sangat besar. Puluhan milyar.
Program itu sudah bergulir 6 tahun yang lalu, namun hasilnya belum sepeerti yang diharapkan. Justru kini, polisi sedang mengumpulkan bahan untuk menjadikan proyek anggaran 2011 terlibat ke kasus Tindak Pidana Korupsi.
Absardi, kepala Dinas Peternakan yang menjadi penanggungjawab proyek sudah mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas. Nas (bupati) dan Khairul Asmara (wakil bupati) sudah diminta keterangannya oleh polisi, sebagai saksi dalam kasus dugaan Tipikor ini.
“Benar kasusnya sedang kita tangani, lagi dikumpulkan bahan untuk melengkapinya bukti kasus ini,” sebut Kapolres Aceh Tengah AKBP. Artanto. Sik, ketika Waspada minta tanggapannya, Kamis (21/3).
“Boleh saja masyarakat menilai kasus ini lambat. Ya yaa….. kita faham, karena penanganan kasus korupsi tidak seperti kasus kriminal biasa, perlu pembuktian yang akurat. Dimana data dan bukti harus dapat dipenuhi oleh penyidik,” sebut Kapolres, menanggapi komentar masyarakat karena kasus itu sudah lama ditangani polisi.
Kasus dugaan korupsi pengadaan 1.156 ekor bibit sapi bali bersumber dari dana otsus 2011 senilai Rp 7,5 milyar lebih. Pihak penyidik belum dapat memastikan siapa yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Namun mundurnya Absardi dari jabatannya sebagai kepala Dinas Peternakan Aceh Tengah, membuat beragam asumsi berkembang di masyarakat. Mundurnya Absardi ini karena permintaan Nas sang bupati, Absardi harus menghadapi persoalan ketapang hingga tuntas.
“Aduh ada saja isu yang berkembang. Saya memang minta mundur dari jabatan kepala dinas, namun tidak ada hubungannya dengan persoalan Ketapang, tidak ada sangkut pautnya dengan politik,” sebut Absardi menjawab Waspada.
“Saya sudah lama sakit, dan saya mau fokus berobat. Kalau persoalan Ketapang tidak ada masalah, karena kita lengkap administrasi pertanggungjawabannya,” sebut Absardi, menanggapi isu miring yang berkembang terhadap dirinya.
Disaat hiruk pikuknya kasus Ketapang, Nas, Bupati Aceh Tengah membentuk tim task force (TF) untuk mengevaluasi persoalan dikawasan peternakan ini. Menurut Zam Zam Mubarak, koordinator publik relation TF Ketapang, hasil kerja tim menemukan adanya kejanggalan di lapangan.
Namun Zam Zam tidak melihat program ini berdasarkan tahun anggaran, namun secara keseluruhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan tahun anggaran 2011 yang kini sedang didalami polisi dugaan ada tindak pidana korupsi.
Menurut Zam Zam, hasil pendataan awal di Ketapang satu, penyaluran 1.214 ekor sapi untuk 100 KK. Dari jumlah ini tercatat yang mati mencapai 586 ekor. Jumlah induk sapi yang diterima masyarakat 454 ekor dan anak sapi 352.
Mengapa datanya bisa berbeda, jumlah yang didata ini mencapai 1.392 ekor, sementara yang disalurkan hanya 1.214 ekor? “ Itu data dari pengakuan petani, dari jumlah aja sudah janggal. Bahkan ada pengkuan dijual 179 ekor, ada yang hilang. Ini baru data awal, akan kita dalami mengapa bisa seperti ini,” sebut Zamzam.
Demikian dengan Ketapang dua dari 1.403 ekor sapi yang disalurkan, kini hanya tinggal tinggal 590 ekor (induk), yang mati angkanya juga besar mencapai 742 ekor ditambah 10 ekor anak sapi yang mati dan dijual 47 ekor. Data ini ketika dijumlahkan sudah berbeda dengan data penyaluran. Tidak mencapai 1.403 ekor, tetapi hanya 1.389.
“Data ini akan terus berkembang, artinya bisa jadi nantinya angka kematian sapi berkurang, namun angka penjualan bertambah. Bila ini ditemukan,disinyalir ada kecurangan dalam penyampaian data dari petani kepada kami sebagi tim survey,”sebut Zamzam.
Persoalan Ketapang sangat kompleks dan berlarut-larut. Belum lagi berbicara tentang pembangunan fisik dan pakan ternak, serta jatah hidup yang seharusnya diterima petani. Ternyata program andalan bupati ini, banyak menyimpan misteri yang belum terungkap.
Kini salah satu persoalan itu, sedang didalami polisi untuk digiring ke kasus korupsi. Walau terbilang lama sudah diincer organiasi pengayom rakyat ini. Beranikah polisi menetapkan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka? Hutan belantara tempat obsesi Pemda ini, benar-benar menyimpan misteri. Bahtiar Gayo
Comment