Ketika namanya disodorkan bersama jajaran nama lain sebagai salah seorang kandidat menteri dalam Kabinet Jokowi-JK BG, oleh KPK dikategorikan merah. Tetap Presiden Jokowi kembali menjadikannya sebagai kandidat Kapolri menyisihkan beberapa calon lain, padahal sejatinya Presiden tidak boleh mengabaikan catatan merah BW dan jangan menjadikannya sebagai calon Kapolri, apalagi calon tunggal.
Saya meyakini sebagai wujud tanggung jawab KPK yang memiliki rekam jejak BG demikian, maka sebelum kadung menjadi Kapolri harus mempertegas dan mengumumkan kepada khalayak sosok BG itu. Dengan demikian, menurut saya semestinya pula teman-teman di DPR-RI tidak ikut “menjorokin” Presiden Jokowi menyetujui BG sebagai calon tunggal Kapolri, padahal masih banyak Jenderal Polisi yang saya yakini layak menjadi orang pertama di lembaga kepolisian RI.
Kini rakyat lelah dengan kontroversi yang belum jelas kapan akan berakhir. Beberapa pihak sudah menyarankan Presiden Jokowi menentukan sikap untuk tidak melantik BG sebagai Kapolri, termasuk saran Tim Independen yang dikenal sebagai tokoh-tokoh nasionalis berwibawa dan memiliki integritas.
Betapa Jenderal Polisi tidak hanya BG, tetapi masih banyak yang lain. Karenanya setelah secepatnya membatalkan pelantikan BG, Presiden Jokowi menyodor beberapa calon Kapolri dari Janderal-Jenderal Polisi yang dimiliki jajaran kepolisian RI. Saya yakin lembaga kepolisian RI akan tetap eksis dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, pengawal keamanan dan pengayom rakyat kendati Kapolrinya bukan BG.
Wassalam
Ghazali Abbas Adan
Wakil Ketua Komite IV DPD-RI
