Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat pada parlemen tak terkecuali Dewan Perwakilan Daerah Repubkik Indonesia (DPD-RI) adalah legislasi, budgeting (penyusunan dan penetapan anggaran pembangunan), dan pengawasan, yakni mengawasi setiap sen anggaran pembangunan agar oleh eksekutif dikelola secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai amanah pasal 23 UUD NRI 1945.
Dengan pemahaman dan praktik seperti ini, tidak ada alasan bagi parlemen untuk dan atas nama program dan proyek pembangunan ikut mengelola anggaran pembangunan dengan judul dana aspirasi. Karena, apabila hal ini terjadi berakibat duplikasi serta campur aduk tugas legislatif dan eksekutif, kecuali memang ada hasrat busuk terselubung dalam upaya mendapat fie dan sejumlah persentasi dari program pembangunan yang dibiayai dengan dana aspirasi itu.
Karenya saya menolak serta mendukung sikap DPD-RI niscaya untuk dan atas nama apapun menolak dana aspirasi itu dan dalam waktu yang bersamaan meminta pemerintahJokowi-Kalla untuk juga tidak menyetuji dana aspirasi untuk lembaga legislatif dan dengan dana itu anggota legislatif ikut terlibat bagi-bagi uang atas nama ini dan itu.
Sebagai senator/legislator, yang saya pahami dan akan lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan ialah menyerap aspirasi dan meninfentarisir program untuk kemaslahatan orang banyak, untuk selanjutnya disampaikan kepada lembaga dan kementerian terkait serta mendorongnya niscaya menunjukkan respons nyata, dan dengan dana yang tersedia di tangan lembaga dan kementerian terkait dapat mewujudkan aspirasi dan program pembangunan pro-rakyat itu.
Seandainyapun dana aspirasi itu lolos, demi Allah saya tetap menolak dan tidak menerimanya.
Wassalam
Ghazali Abbad Adan
Wakil Ketua Komite IV DPD-RI
