Redelong| Lintasgayo.com – Direktur Cempege Institute mempertanyakan hasil kerja Pansus Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRK ) Bener Meriah yang tertuang dalam SK Pimpinan DPRK Bener Meriah Nomor: 03/KPTS PIMPINAN DPRK/2020.
Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini menduga kerja Panitia Khusus yang anggarannya dibebankan kepada keuangan daerah ini sengaja tidak dipublikasi kepada publik.
“Kita menanyakan hasil pansus yang hampir tiga minggu di laksanakan” Kata Khairuddin melalui rilisnya Senin, (27/07/20).
Ia kecewa mendengar kabar jika hasil pansus sudah di paripurnakan di Gedung DPRK, namun tidak mempublikasikan kepada masyarakat hasilnya.
“Bahkan kabar angin yang kita dengar Pansus ini sudah di Paripurnakan, lalu mana hasil, di media-media juga sepi” Lanjut Lelaki yang akrab disapa Udin ini.
Dia juga meminta kepada Sekretaris Dewan agar terbuka ke publik berapa anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pansus tersebut.
“yang mereka pakai ini kan uang Negara, uang daerah tentu ini uang rakyat, kita juga meminta agar ini di buka ke masyarakat umum” Pungkas Pungkas Udin. (Samar/ Ihfa)
