Redelong | Lintasgayo.com – Sapriansyah Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Bener Meriah Sumatera Utara, mempertanyakan hasil pansus DPRK Bener Meriah dan termasuk bagaimana mekanisme pemerikasaan di lembaga legislatif tersebut. Minggu, 26/07/2020.
Menurutnya, Lembaga legislatif yang memiliki salah satu fungsi untuk mengawasi pemerintah daerah, atau kontroling seharusnya dapat mengoptimalkan pembentukan panitia khusus ini untuk melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di pemerintah daerah.
“Kita ketahui bahwa beberapa pekan kebelakang ini pihak legislatif atau DPRK Bener Meriah tengah memeriksa dan memproses kejanggalan-kejanggalan yang ada di Pemerintah Eksekutif Kabupaten Bener Meriah hari ini, melalui pembentukan panitia khusus,” terang mahasiwa aktif ilmu pemerintahan Universitas Medan Ara ini.
Dalam rilis yang diterima Lintasgayo.com, Sapriansyah mengungkapkan, bahwa sudah ada beberapa poin masalah yang telah selesai atau telah di paripurnakan di sidang DPRK Bener Meriah. Yang cukup di sayangkan sampai saat ini kita tidak mengetahui apa saja yang telah di paripurnakan dan apa saja temuan yang berhasil mereka dapatkan.
Sapriansyah juga mengkhawatirkan, ketika beberapa poin masalah tersebut telah di paripurnakan ternyata tidak di publis ke masyarakat, ini menimbulkan kesan di kalangan masyaraka, bahwa ada permainan antara Eksekutif dan Legislatif Bener Meriah.
“Kita taulah kalau dalam perpolitikan ini selalu ada sandiwara, dan di Bener Meriah ini sudah biasa di pertontonkan, apakah hal ini yang terjadi. Kita tidak tahu karna sekarang pemerintahan Bener Meriah mencoba untuk tertutup dari masyarakatnya,” terangnya.
Sapriansyah juga menghimbau kepada para pemangku kebijakan dan wakil rakyat, untuk tidak ada lagi permainan, dan berharap hasil pansus yang sudah diparipurnakan menemukan fakta dan data kongkrit yang dapat segera diumumkan kepada khalayak ramai agar menjadi pembelajaran kedepan, sehingga Bener Meriah terus dapat berbenah diri. (PR/FG)
