by

Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Minta Kalak BPBD Dicopot Bukan Dengan Kata-Kata

Redelong | Lintasgayo.com – Bupati Bener Meriah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Haili Yoga, M.Si, melakukan audensi dengan Aliansi Masyarakat Bener Meriah yang digelar di ruang sidang gedung DPRK Kabupaten Bener Meriah. Senin 31/08/2020.

Dalam audensi tersebut mewakili aliansi masyarakat Kabupaten Bener Meriah, Putra Arita, mengatakan pengusutan tuntas terkait pemberhentian kalak BPBD tidak hanya dengan kata-kata, dan kami perlu bukti yang sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Daerah harus Profesional dalam menempatkan pejabat pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, tidak hanya menggunakan cara Nepotisme.

Dalam tata kelola pemerintah BPBD Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan ilmu serta kinerja tugas pelayanan terhadap masyarakat serta mengetahui mekanisme bukan asal-asalan.

Selanjutnya Wakil Ketua I DPRK Tgk. Husnul Ilmi, S.Sy yang didampingi oleh Wakil Ketua II Anwar serta anggota DPRK lainnya menyampaikan, kita akan membahas beberapa permintaan dari pada Aliansi masyarakat Bener Meriah, menindak lanjuti audensi tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu.

Dapat dikatakan ada beberapa poin yang mereka tuntut dalam audensi kali ini. Audiensi ini tindaklanjut dari sebelumnya. Dimana mereka meminta realisasi terhadap sejumlah poin. Diantaranya, terkait evaluasi tentang tatakelola pemerintahan, mengusust tuntas indikasi korupsi pada ABPK Bener Meriah, sehubungan dengan dana rehabilitasi Damkar.

Tgk. Husnul juga meminta kepada pemerintah, agar dengan segera mempertegas pemberhentian Kalak BPBD dalam bentuk surat resmi.

Mempercepat perbaikan mobil Damkar yang rusak, memasukan mobil Damkar sebagai program prioritas APBK-P Tahun 2020, dan meneyediakan unit Damkar di masing-masing kecamatan.

“Serta dapat meningkatkan kesejahteraan personil Damkar Bener Meriah serta meningkatkan SDM personil Damkar tersebut dan terakhir segera memberikan konpensasi selayaknya bagi korban kebakaran pasar simpang tiga dan kampung Ujung Gele,” ungkap Tgk. Husnul.

Sementara Sekda Bener Meriah, Drs.Haili Yoga,M.Si, terkait dengan tuntutan poin-poin yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Bener Meriah beberapa waktu yang lalu secara rinci menjelaskan, hari ini kita duduk bersama untuk sebuah Kabupaten Bener Meriah.

Lebih lanjut dengan semangat kebersamaan kita membangun Kabupaten Bener Meriah. Apapun yang sifatnya membangun tetap akan kami akomodir.

“Pemerintah Daerah juga mengucapkan terimakasih terhadap kritikan yang bersifat membangun, maka kami dari legeslatif dan eksekutif akan bekerja terus untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan yang kami lakukan dan memang belum totalitas tetapi progresnya sudah meningkat,” sebutnya.

Terkait dengan Damkar kita yang berjumlah 7 unit, semuanya hampir total harus diperbaiki, tapi Alhamdulillah hari ini 4 Damkar sudah bisa beroperasi dan sudah ada di halaman kantor Bupati sekarang.

“Kemudian yang 3 lagi, hanya 2 memang tidak bisa dioperasikan, kecuali untuk mensuplai air apabila ada musibah kebakaran, dan 1 lagi masih dalam perbaikan dan Insyaallah dalam beberapa hari kedepan sudah siap,” jelas Haili Yoga.

Disamping itu terkait dengan tata kelola Pemerintahan Bener Meriah, Haili Yoga menerangkan, kami telah melaksanakan perintah dari Bupati tentang adanya indikasi korupsi, hal ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian, dan kami juga melihat dan mencermati SOP-nya seperti apa, memeriksa langsung tentang kebutuhan.

“Disisi yang lain tentang susunan personil dimasing-masing pos itu ada Danpos dan ada Danru dengan 7 anggota, jadi saran dari teman-teman sudah kita evaluasi dan sudah kita jalankan,” sebut Haili Yoga.

Lanjutnya lagi, tentang adanya usulan tatakelola pembelian Damkar baru dari dana Otsus, ada dua unit karena disebabkan oleh refocusing anggaran maka dihilangkan satu unit, yang satu akhir bulan ini sudah bisa dipergunakan.

“Juga ada satu unit yang dianggarkan melalui dana APBA tahun 2020 tapi karena refocusing ini juga dihilangkan, tetapi kita tetap berkomunikasi dengan kepala BPBA tentang hal itu, namun memerlukan waktu, mungkin dimasukan kedalam APBA 2021 tapi kita mengusulkan untuk pengadaan 2 unit,” ujar Haili Yoga.

“Perlu juga kami infokan Bupati juga sudah mengunjungi Kemendagri meminta bantuan juga mobil Damkar, mudah-mudahan ini juga dikabulkan,” imbuhnya.

“Kami juga menginstruksikan kepada teman-teman kami dilapangan, wajib disetiap pos No. Hp dan Reje Kampung wajib ada, sehingga apabila ada masyarakat kena musibah ini bisa cepat ditangani,” tegas Sekda.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteran personil dan SDM Damkar Bener Meriah ini juga telah lakukan, baik dengan kelengkapan APD, hari ini hampir 80% sudah kita lengkapi.

Juga sudah memberikan dana konpensasi terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di pasar Simpang Tiga, maupun saudara kita yang di Ujung Gele, secara substansi ada dua dinas yang terlibat yaitu Dinas Sosial dan BPBD, dan Bupati juga memberikan konpensasi kepada korban kabakaran itu.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini tentu ada kelemahannya, maka dalam kesempatan ini kami memohon maaf kepada seluruh warga Bener Meriah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kami akan terus mengevaluasi dan terus bekerja keras, untuk melayani meskipun tidak mungkin sempurna tapi yang jelas atas kejadian ini positifnya banyak,” kata Haili Yoga.

Dalam Audensi tersebut dihadiri Asisten I Drs. Mukhlis, Asisten II Abdul Muis yang juga merupakan Plt. Kalak BPBD, Asisten III Drs. Suarman, Kadis Sosial Almanar, juga dihadiri oleh Anggota DPRK, Kabag Humas dan Protokol, anggota pemadam Reje Kampung Pasar Simpang Tiga, Reje Kampung Ujung Gele dan sejumlah Masyarakat.(Putra Mandala/FG)

Comments

comments

News