Oleh: Ghazali Abbas Adan*
Saya memberi apresiasi terhadap elemen masyarakat manapun yang menunjukkan sikap kritis sekaitan dengan kenerja pejabat publik di semua tingkatan, hatta Presiden sekalipun. Termasuk apa yang ditunjukkan Hendra Budian Cs yang mengkritisi kinerja Zaini Abdullah. Hanya saja, sebagaimana yang lain sayapun mempertanyakan mengapa kritikan Hendra Budian dan kawan-kawannya itu hanya terhadap kinerja Zaini Abdullah sebagai Gubernur, tidak menyentuh Muzakir Manaf sebagai Wagub, padahal legal forman keduanya adalah dwi tunggal dalam kapasitasnya sebagai top leader di Pemerintahan Aceh.
Terus terang, saya belum menaruh curiga terhadap niat baik, karakter dan semangat sosialis humanis serta substansi kritikan Hendra Budian Cs. Tetapi yang menimbul tanda tanya dari saya, mengapa Muzakir Manaf yang legal formal merupakan unsur dwi tunggal top leader Pemerintah Aceh dikesampingkan, bahkan ada kecenderungan dibela dan dilindungi. Padahal, menurut saya, kalau mau jujur dan objektif, kualitas kinerja Muzakir Manaf sebagai pejabat publik dan mendapat fasilitas publik amat sangat rendah, sekterianis dan ultra primordialis. Bahkan terkadang terkesan arogan, sangar dan bengal.
Dengan fakta ini, sebagai elemen civil soceity yang independen dan cerdas-cerdas semestinya Hendra Budian Cs juga harus mengkritisi sosok, karakter dan kinerja Muzakir Manaf sebagai Wakil Guburnur, sekaligus aktor utama yang mengumbar 21 janji yang dinilai belum dilaksanakan itu.
Saya masih meyakini Hendra Budian Cs adalah murni civil soseity, independen dan memiliki karakter, dan dalam waktu yang bersamaan saya juga mengharapkan mereka tidak akan pernah menjadi “tukang” untuk kepentingan siapapun, apalagi menjadi “tukang” Muzakir Manaf dengan kualitas dan perangai sebagaimna saya sebut itu.
Wassalam
*Seorang rakyat jelata di Aceh
