Oleh:Datuk Haris Molana *)
Pembentukan Kabinet mengatasnamakan kabinet kerja yang dilakukan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menuai sejumlah wacana. Pembentukan kabinet diwarnai nuansa balas jasa partai politik pengusung serta profesionalisme individu menteri yang diangkat.
Sikap seperti itu diperkirakan akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih mendorong diinginkannya terbentuk suatu kesuksesan program pembangunan. Namun berbagai kecaman pun akan menerpa. Tetapi efeknya, pada kabinet ini terlihat banyak posisi menteri yang sesuai rekam jejak keahlian person-person yang mendudukinya. Karena nuansa kabinet ini tidak di istilahkan bagaikan bagi-bagi kue kekuasaan dan stabilitas politik, penulis memprediksi kabinet itu akan berjalan baik.
Itu adalah wacana yang dikembangkan elite politik, pengamat, ahli, aktivis, insan universitas, dan lainnya yang memiliki akses ke media, termasuk yang mengkritik secara jujur, mereka yang tidak dapat jatah menteri. Namun, perlu diingat, wacana kabinet dari sisi rakyat (wong cilik) hampir tidak muncul di media. Padahal, wacana itu menyangkut nasib mereka. Bagaimana wacana pembentukan kabinet versi wong cilik? Apa harapan mereka terhadap Kabinet Kerja Ala Jokowi- JK?
”Wong cilik” permasalahan kesejahteraan
Realita terjadi, Saat ini, rakyat juga mengikuti wacana pembentukan kabinet (terutama) melalui televisi . Mereka juga membicarakan hal itu dengan logika dan bahasa awam, bahasa sehari-hari. Apa yang dibincangkan rakyat justru menjadi subyek politik representasi dalam wacana pembentukan kabinet itu meski secara nyata rakyat tidak terlibat. Jika mengikuti perbincangan Rakyat atau Wong Cilik (petani, buruh, tukang becak, pengemis, penganggur, dan lainnya) dalam berbagai komunitas mereka, sebetulnya yang diharapkan dari kabinet adalah perubahan nasib. Rakyat tidak peduli bagaimana komposisi kabinet. Itu adalah produk perjanjian politik atau penempatan orang profesional karena yang penting, kabinet yang diusung dapat menghasilkan perubahan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.
Hasil pertarungan politik Pemilu 2014 yang menghasilkan kabinet saat ini, yang dalam bahasa mereka para pihak yang berjibaku mengatasnamakan rakyat (wong cilik), harus pula dibayar dengan perbaikan kesejahteraan rakyat yang riil bukan sebaliknya.
Komposisi kabinet semacam apa pun dan siapa pun dia jika tidak bisa menghasilkan harga-harga bahan kebutuhan pokok, pendidikan, dan pelayanan publik yang terjangkau tak akan bermakna bagi rakyat itu sendiri. Rakyat tak perlu embel-embel kesejahteraan tapi rakyat membutuhkan kerja nyata. Rakyat makan bukan dengan janji tapi dengan rupiah. Contoh, pemerintah harus bisa menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta bahan pangan lainnya yang sesuai dengan kantong para wong cilik.
Daripada itu, tidak saja kebijakan subsidi BBM, namum kebijakan subsidi pendidikan terasa tidak logis karena hanya menyubsidi SD, SMP dan SMA. Logikanya, semakin tinggi jenjang pendidikan, seharusnya subsidi justru kian banyak. Jika pemerintah ingin mengubah nasib rakyat, subsidi bagi rakyat untuk masuk jenjang perguruan tinggi justru harus lebih besar dari pendidikan sebelumnya, tidak terbalik seperti saat ini.
Bagi petani sendiri, kesulitan mendapatkan pupuk menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius memperbaiki kesejahteraan petani. Pupuk harus dibeli melalui kelompok tani yang ditunjuk pemerintah dan dijatah sesuai kebutuhan. Kedatangan pupuk pun sering terlambat, membuat jadwal tanam bergeser, Akibatnya panen pun tidak maksimal.
Menurut mereka, yang kini dibutuhkan adalah perluasan lapangan kerja secara riil dan bukan bantuan langsung tunai yang membuat rakyat kian tergantung dan menumbuhkan mentalitas berharap.
Harapan rakyat
Dengan diumumkannya kabinet baru yang bernamakan kabinet kerja oleh Presiden Joko Widodo petang tadi. Pada hakikatnya disini pun mengingat rakyat sudah terlalu lama tertekan, hidup dalam impitan kemiskinan berkelanjutan, diberi janji tetapi selalu diingkari, dan selalu hanya menjadi subyek representasi politik dalam berbagai kebijakan pemerintah baik pada era otoriter maupun demokratisasi, maka kesadaran, pandangan, dan harapan mereka menjadi sangat pragmatis. Pada kabinet ini mereka menaruhkan segalanya untuk kemakmuran mereka kedepan.
Mereka merindukan datangnya suatu zaman ketika bahan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, serta sektor pendidikan dapat dijangkaunya. Dalam pandangannya, sistem demokrasi atau otoriter tidak penting. Yang mendasar adalah bagaimana rakyat bisa hidup layak. Karena itu, jika kabinet sekarang tidak mampu mewujudkan harapan peningkatan kesejahteraan rakyat, kabinet ini gagal meyakinkan rakyat bahwa demokrasi adalah jalan terbaik untuk semuanya.
Maka dari itu, Kepedulian kita jelas bukan hanya melihat siapa yang disangdang oleh presiden di kursi menteri, tetapi juga penyelamatan segenap institusi negara dan pemerintahan dari perangkap personalisasi kekuasaan. Karena itu, menjadi kerisauan kita jika segala ketentuan yang dikeluarkan oleh mereka tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu kita misalkan penerbitan perppu lebih merefleksikan melembaganya personalisasi kekuasaan penyelenggara negara ketimbang komitmen murni pemberantasan korupsi demi masa depan negeri ini dan para wong cilik.
*)penulis adalah, Mahasiswa Hukum pidana Universitas Malikussaleh (UNIMAL), alumni Basri Daham Journalism Institute (BJI)/ AJI Lhokseumawe, saat ini aktif di KSM Creative Minority
