Redelong|LINTASGAYO.COM – Anggota DPRK Bener Meriah dari Fraksi PDI.P dr. Jawahir Syahputra meminta Pemkab Bener Meriah untuk tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan dan mengulangi kesalahan masa lalu.
Melalui rilis yang diterima LINTASGAYO.COM 02/08/18 Jawahir menyebutkan bahwa dari awal pasca diterbitkannya SK Bupati pada tahun 2017 tentang Rasionalisasi merupakan kebijakan gegabah dab dinilai masih sangat prematur sehingga dinilai perlu pembahasan dan kajian yang matang.
“Hal ini telah saya sampaikan pada saat hadirnya teman teman kita para tenaga Non PNS di gedung DPRK Bener Meriah Rabu 3 Januari 2018” ujar Jawahir
“Pada saat itu dengan jelas fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan menolak kebijakan Bupati Bener Meriah terkait di rumahkannya tenaga Non PNS dengan jumlah ribuan orang dengan tidak menilai dari sudut pandang masa kerja pengabdian” lanjut Jawahir dalam rilisnya kepada media ini.
“Terbukti dengan telah di laksanakannya rasionalisasi di sektor Pendidikan dan Kesehatan ternyata tidak mendapatkan output yang diharapkan, artinya produk rasionalisasi yang tengah berjalan di nilai gagal” tegas Jawahir
“Dengan dikeluarkannya surat edaran Plt. Bupati Bener Meriah tertanggal 1 Agustus 2018 tentang pemanggilan kembali tenaga Non PNS ini menjadi pelajaran penting bagi pihak Eksekutif dalam mengambil suatu kebijakan, harus didahului dengan konsep yang matang agar tidak terkesan kebijakan pimpinan daerah hanya sebatas kelinci percobaan yang kemudian di tarik kembali” lanjutnya
Pengabdian tenaga honorer dan desakan dari berbagai pihak untuk dikembalikannya kembali tenaga Non PNS telah menemukan jawaban dari Plt. Bupati Bener Meriah setelah di tinjau dari berbagai aspek.
Anggota DPRK termuda ini berharap Plt. Bupati Bener Meriah bisa berpikir matang ke depan dalam hal menata dan membina para tenaga Non PNS dengan tidak memangkas secara emosional dengan mematahkan harapan dan cita-cita tenaga Non PNS di Bener Meriah (Ihfa/LG1988)
