by

Dua PLTA di Aceh Tengah Siap Dibangun

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 88 megawatts (MW) akan dibangun di Sungai Pesangan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai bulan Maret ini. Keberadaan dua pembangkit tersebut diharapkan dapat menutup masih minimnya pasokan listrik ke wilayah Dataran Tinggi Gayo, Aceh.

Pembangunan dua instalasi PLTA di Pesangan tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dana pembangunan PLTA berasal dari bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Anggota Tim Konsultan dari Nippon Koei, perusahaan konsultan pembangunan PLTA tersebut, Wahid, Rabu (2/3), mengungkapkan, saat ini tim konsultan masih menyurvei dua lokasi yang akan dibangun PLTA, yakni di dua titik Sungai Pesangan, yang berada di Daerah Angkop, Pegasing, Aceh Tengah.

Dari hasil survei sementara, Sungai Pesangan ini memang sangat layak. Debit air dan jeramnya sangat bagus. Kemungkinan bulan Maret-April pembangunan sudah bisa dimulai, kata Wahid.

Masing-masing titik akan dipasang turbin yang dapat menghasilkan daya listrik total sekitar 88 MW. Meskipun nantinya, listrik yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam jaringan interkoneksi Sumatera, kata Wahid, listrik dari PLTA di Sungai Pesangan ini akan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan listrik masyarakat sekitarnya.

“Kami akan mencoba menerapkan teknologi di mana meskipun interkoneksi, tapi masyarakat sekitar dapat diutamakan,” kata dia.

Sungai Pesangan adalah satu dari belasan sungai yang bersumber dari Danau Laut Tawar. Sungai ini memiliki debit air yang konstan dan jeram yang tinggi. Selain karena berada di dataran tinggi, suplai air dari Danau Laut Tawar masih relatif stabil.

Wahid menambahkan, sebenarnya Dataran Tinggi Gayo mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan PLTA. Dataran tinggi ini mempunyai banyak sungai berjeram dengan debit yang tinggi.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, T Zulfikar, mengatakan, untuk menjaga agar potensi sungai dan ekosistem kehutanan di Aceh tak rusak, pemerintah harus melibatkan masyarakat sekitar hutan. Selama ini, warga masyarakat cenderung diabaikan. Bahkan, masyarakat kerap dipersalahkan karena kerusakan hutan.

Pemerintah semestinya fokus pada penegakan hukum dan menghentikan pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi hutan, kata dia. (HAN)

Sumber : kompas.com

Comments

comments

News