Redelong | Lintas Gayo -Persatuan Rakyat Bener Meriah (PRBM) menolak tegas hasil seleksi rekruitment fasilitator Gempa Gayo yang dianggap tidak memenuhi syarat seperti dilampirkan dalam pengumuman sebelumnya. Demikian kata Ardiata A.S, selaku Sekjen PRBM.
Menurutnya, Kepala BPBD Bener Meriah, Ir. Armaida,MM telah berdusta kepada putra-putri Bener Meriah, ia mengatakan akan memproritaskan penduduk Bener Meriah dan tidak akan menerima fasilitator dari luar daerah dan akan memboikotnya.
Ardi, menilai ucapan Armaida tersebut hanyalah bohong belaka. Pasalnya, fakta setelah hasil seleksi rekruitmen fasilitator rehab rekon Gayo, peserta yang lulus sebagian dari luar daerah.
“Kami lihat dalam pengumuman, terdapat peserta yang lulus dari luar Bener Meriah dan Gayo Lut, bahkan ada dari Medan, mengapa kami tidak diberi kesempatan,” katanya kepada Lintas Gayo. Senin, (11/11/2013).
Sekjen PRBM ini juga menuding pejabat di negeri Gajah Putih dan Negeri Antara ini telah menjadikan putra daerahnya sebagai anak tiri.
Ardi juga menduga panitia seleksi sarat KKN, banyak para peserta yang lulus melakukan Double Job (Mengambil 2 pekerjaan sekaligus) ini jelas bertentangan dengan fakta integritas yang ditanda tangani sebelum test ujian tulis, di Gedung Olang Seni Takengon, beberapa hari lalu.
“Apakah ini bisa dibilang profesional atau tidak profesional,” tanya putra asal kampung Jongok Meluem ini.
Sementara itu, Adam Agus selaku Panitia pelaksana beberapa kali PRBM mencoba untuk bertemu selalu sembunyi.
Persatuan Rakyat Bener Meriah yang tergabung dari beberapa organisasi kepemudaan, mahasiswa dan LSM seperti HIMABEM-SU,IMBM,HPBM,BMI,CIBM, HPTM,PJM,KOPI,MASYARAKAT-BM. Menolak tegas hasil seleksi fasilitator Gempa Gayo.
“Kami akan melakukan Aksi besar-besaran dalam waktu dekat ini, mengkaji permasalahan BNPB dan stabilitas politik di Kabupaten Bener Meriah ini,” tegasnya. (Nahma/RF)
Klo maseh ragu dgn potensi/kwalitas putra daerah. Adakan saja seleksi lisan dan tulisan serta ujikan jg kemampuan skill.
Sudah jelas ini ada unsur politik didalam a,slah stu a tdak transpran,sa tu lagi mengapa harus proritas putra daerah krna pembangunan rehab rekon akan dipantau secara terus menerus, bukan potensi saja yg dibutuhkan, tapi untk klansungan korban gempa bukan cpns rehab rekon ini. Maka a harus putra/i daerah euy..
Posisi yg dibutuhkan dlm struktur itu kan bervariasi,klo memang putra daerah dianggap tdak kompeten dgn salah satu jbtan/posisi itu,terangkan dgn transparan,supaya kita tau sberapa bodoh kita dianggap oleh pejabat2 yg terhormat ini,kalo itu tdak dilakukan,jelas ada unsur KKN dlm rekruitment ini.