Benarkah Bupati Aceh Tengah Wakil Gayo?

Oleh : Win Wan Nur

Pasca pengesahan undang-undang kontroversial qanun wali nanggroe yang sangat melecehkan suku-suku non Aceh. Penolakan merebak di berbagai daerah, terutama di wilayah provinsi Aceh yang dihuni oleh mayoritas bukan suku Aceh.

Gayo adalah satu dari sekian suku minoritas yang memandang manusia sebagai makhluk yang sederajat dan setara, sangat keras menolak qanun rasis bin ashabiyah ini.

Dalam masyarakat Gayo sehari-hari, kita sangat merasakan adanya ketidak nyamanan atas keberadaan qanun ini. Ekspresi ini dapat kita rasakan mulai dari  mencermati obrolan di warung kopi, pernyataan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang formal maupun non formal dan juga pernyataan dari berbagai tokoh masyarakat yang disampaikan dalam kapasitas sebagai pribadi.

Berbagai kejadian tidak mengenakkan mengiringi penolakan Gayo atas qanun ini. Mulai dari pernyataan ‘Gayo bodoh’ dari seorang petinggi partai yang getol membawa-bawa simbol agama sebagai image jualannya. Sampai ke pernyataan wakil gubernur yang mengatakan bahwa “Orang Aceh (maksudnya penduduk asli provinsi Aceh) tidak memiliki marga di belakang namanya”

Bupati sebagai kepala pemerintahan yang diberi mandat menjadi penyelenggara negara di wilayah Gayo, dipilih langsung oleh rakyat Gayo.

Logikanya, melihat penolakan yang begitu nyata terhadap Qanun Wali Nanggroe oleh mayoritas rakyat di daerahnya. Kalaupun secara pribadi sebenarnya bupati mendukung keberadaan lembaga wali nanggroe dengan segala produk undang-undang rasis yang menyertainya yang sangat merugikan rakyat Gayo secara keseluruhan karena keberadaan lembaga ini berdampak pada terpinggirkannya adat, budaya dan bahasa Gayo yang menggerus identitas Gayo sebagai satu suku bangsa yang keberadaannya dihormati oleh Undang-Undang Dasar, Hukum Internasional bahkan Al Qur’an yang merupakan kitab suci kita sebagai orang Islam.

Mengenai hal ini. Seharusnya bupati paham, bahwa dalam kapasitasnya sebagai bupati, dia bukanlah representasi dari dirinya sebagai pribadi. Tapi merupakan representasi dari rakyat yang diwakilinya.

Tapi membaca berita Lintasgayo.com http://www.lintasgayo.com/44844/diam-diam-bupati-hadir-pengkuhan-wn-rakyat-gayo-terluka.html tampaknya logika yang sangat sederhana ini sama sekali tidak dipahami oleh bupati Aceh Tengah, yang nota bene mayoritas rakyat yang memilihnya adalah suku Gayo yang mendapat diskriminasi dan dilecehkan oleh keberadaan Qanun dan Lembaga Wali Nanggroe.

Tanpa mempertimbangkan perasaan rakyat yang memilihnya, menghadiri pelantikan Wali Nanggroe yang sangat diskriminatif itu. Sehingga tidak mengherankan kalau di kalangan masyarakat Gayo muncul pertanyaan apakah bupati ini benar mewakili Gayo, atau hanya mewakili kepentingen pribadi dan kelompoknya saja.

Bagi kita rakyat Gayo, ini adalah pelajaran. Inilah akibatnya kalau orang yang kita pilih sebagai pemimpin tidak dikontrol dan diawasi. Dia akan seenaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi dan menggadaikan marwah kita sebagai orang Gayo.

Selama ini kita membaca berita berbagai demo dari rakyat Gayo ke DPRK dan Pendopo. Rata-rata demo itu dilakukan karena urusan perut, ketika urusan perut terganggu kita begitu cepat bereaksi.

Sementara sekarang, marwah dan harga diri kita sebagai manusia Gayo digadaikan oleh seorang bupati Aceh Tengah. Kita rakyat Gayo tenang-tenang saja.

Hanya sebeginikah nilai kita Orang Gayo sebagai manusia?

*Penulis adalah Anggota Dewan Adat Gayo